SBY: Ada Upaya Melemahkan KPK

tirto.id - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar para kadernya terus mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Presiden RI ke-6 ini menjelaskan bahwa masyarakat banyak yang merasa resah dengan upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang sekarang kembali melanda Indonesia yang membuat masyarakat tidak puas.

"Rakyat menilai pemberantasan korupsi mulai mengalami hambatan di sana sini. Banyak yang melihat adanya upaya melemahkan KPK," kata SBY dalam pidato syukuran hari ulang tahunnya ke-68 dan sekaligus syukuran hari ulang tahun ke-16 Partai Demokrat, di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2017).

Menurut SBY, korupsi menjadi masalah yang meresahkan dan menyudutkan masyarakat miskin. Di zaman Orde Baru, kata SBY, korupsi menjadi masalah utama karena tidak ada lembaga independen yang mengurusi masalah tersebut. Lantaran itu, ia tidak ingin kondisi itu terulang di zaman sekarang.

Presiden dua periode itu kemudian meminta kadernya yang menjadi pejabat daerah untuk bertanggung jawab terhadap masalah korupsi. Menurutnya, Partai Demokrat tidak boleh menjadi partai yang hanya mengkritik tanpa aksi nyata.

"Teruskan gerakan pemberantasan korupsi dan dukung penuh KPK," kata SBY.

Belakangan isu pelemahan KPK mencuat, menyusul hak angket DPR yang mempertanyakan profesionalitas lembaga antirasuah ini dalam memberantas korupsi. Hak angket ini dipicu oleh KPK yang tengah menyelidiki kasus korupsi e-KTP yang diduga melibatkan sejumlah anggota DPR.

Meski dituding melemahkan KPK, pansus hak angket DPR tetap berjalan untuk mengevaluasi KPK. Saat ini, partai yang tersisa di pansus hak angket dikuasai oleh partai pendukung pemerintah. Sedangkan Partai Demokrat sejak awal tidak mengirimkan wakilnya di pansus hak angket.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Partai Demokrat mengaku Demokrat tidak akan bertanggung jawab terhadap hasil hak angket tersebut. Menurut Agus, kesepakatan itu merupakan hasil rembukan SBY beserta seluruh kader Partai Demokrat karena tindakan pansus hak angket ditujukan untuk melemahkan KPK.

"Seluruhnya, apapun masalah bekerjanya, hasilnya, apa yang diputuskan, Demokrat tidak ada dalam keputusan tersebut," kata Agus pada Juni 2017 lalu.