tirto.id -
"Sama sekali tidak ada upaya pelemahan," kata Taufiqul saat dihubungi Tirto, Minggu (10/9/2017).
Ia juga menyatakan tidak akan ada upaya pembekuan KPK oleh Pansus seperti halnya yang sempat disampaikan oleh Anggota Pansus Henry Yosodiningrat. Menurut Teuku Taufiqulhadi, pendapat Henry itu opini pribadi saja.
"Bukan keputusan Pansus," kata Taufiqul.
Menurut kader partai Nasdem ini, Pansus baru akan memutuskan rekomendasi yang ada dari temuan-temuan mereka selama masa kerja 60 hari pada tanggal 28 September 2017 mendatang.
Sebelumnya, salah satu anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat, mengusulkan pembekuan KPK sementara waktu.
"Jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dilansir harian Kompas.
PDI Perjuangan sendiri membantah bahwa Pansus ditujukan untuk membubarkan KPK. "[...] sejak awal angket KPK dijalankan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK," demikian pernyataan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan.
Sementara itu, di Cikeas, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar para kadernya terus mendukung gerakan pemberantasan korupsi.
Presiden RI ke-6 ini menjelaskan bahwa masyarakat banyak yang merasa resah dengan upaya pelemahan KPK.
"Rakyat menilai pemberantasan korupsi mulai mengalami hambatan di sana sini," kata SBY di Cikeas, Sabtu (9/9/2017).
SBY pun mengingatkan bahaya pemerintahan yang kembali seperti zaman Orba, ketika korupsi bebas dilakukan di kalangan birokrat dan pejabat pemerintah. Menurutnya, hal itu tidak boleh terjadi saat ini.
"Teruskan gerakan pemberantasan korupsi dan dukung penuh KPK," seru SBY pada kader Demokrat yang hadir.
Baca juga: SBY: Ada Upaya Melemahkan KPK
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yulaika Ramadhani & Maulida Sri Handayani
