tirto.id - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono menetapkan status pengamanan Siaga 1 khususnya di area wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah mulai Kamis (7/9) besok. Hal ini berkaitan dengan rencana aksi massa solidaritas Rohingya di sana pada Jumat 8 September 2017.
"Siaga I mulai Kamis, Jumat sampai Sabtu," kata Condro di Semarang seperti dilansir dari Antara, Rabu (6/9).
Condro mengatakan polisi sudah menyiapkan pengamanan di kawasan Borobudur guna mengantisipasi aksi itu. Ia memastikan kawasan ring satu hingga ring tiga Candi Borobudur steril dari aksi unjuk rasa.
Polisi, lanjut Condro, juga akan berupaya agar Candi Borobudur tetap terbuka untuk wisatawan. "Kami akan koordinasikan dengan pengelola dulu," kata Condro.
Sejauh ini Condro belum menerima pengajuan aksi unjuk rasa tersebut. Ia mengatakan polisi akan menolak bila pengajuan izin itu dikirimkan. "Belum ada pengajuan izin dan tidak akan kami izinkan," katanya.
Baca artikel terkait rencana unjuk rasa solidaritas bela Rohingya di Borobudur:Manajemen Borobudur: Jangan Lakukan Aksi di Area Wisata
Kapolri Larang Aksi Demo Ormas Soal Rohingya di Borobudur
Kemarin, Selasa (5/9), Kapolri Jendral Tito Karnavian tegas melarang rencana sejumlah organisasi massa yang hendak berunjuk rasa di kawasan Candi Borobudur. "Aksi Borobudur dilarang! Saya perintahkan Kapolda Jateng, jangan memberi izin," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta.
Menurut Tito, Candi Borobudur bukanlah milik umat agama tertentu. Candi Borobudur merupakan warisan nenek moyang Bangsa Indonesia dan telah menjadi area destinasi wisata di Indonesia yang harus dijaga kelestariannya.
Tito mengatakan kasus penindasan terhadap Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar tidak dikaitkan dengan sentimen keagamaan di Tanah Air. Sebab menurutnya kekerasan itu juga mendapat kecaman dari organisasi keagamaan di Indonesia. "Bukan masalah keagamaannya. Di sini Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia) dan kelompok pengurus Buddha sudah mengeluarkan sikap keras, mereka mengecam pemerintah Myanmar dan memberikan bantuan ke Rohingya," katanya.
Menurut Tito, tragedi kemanusiaan di Rakhine dilatarbelakangi oleh permasalahan antara pemerintah yang berkuasa dengan sekelompok etnis yang dianggap menyerang pemerintah. Pihaknya meminta masyarakat Indonesia agar berhati-hati dalam menyikapi isu Rohingya ini.
"Saya minta masyarakat lebih waspada. Isu ini lebih banyak digunakan untuk membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aksi solidaritas untuk Rohingya di Candi Borobudur dibatalkan. Politikus PDI Perjuangan ini meminta pihak-pihak hak menyampaikan aspirasi tidak menimbulkan polemik baru. "Kami siap menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat atau kedutaan. Borobudur mau dikepung mau apa coba? Umat Buddha saja mau berkomunikasi," ujarnya.
Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan perwakilan umat Budha di Indonesia. Ia mengimbau agar semua pihak tidak menyamaratakan sikap umat Buddha di Indonesia, termasuk di Provinsi Jateng, dengan yang ada di negara Myanmar. "Beberapa hari lalu saya sudah berkomunikasi dengan umat Buddha, mereka sangat sepakat sikap umat Buddha Indonesia berbeda dengan umat Buddha di sana dan itu bagian dari krisis kemanusiaan yang mereka tidak sepakat dengan tindakan-tindakan kekerasan yang menjurus genosida," kata Ganjar, seperti dikutip dari Antara.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mempersoalkan rencana unjuk rasa membela Rohingya yang akan dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di kawasan Candi Borobudur, Magelang. Asalkan, aksi itu dilakukan dengan damai dan tidak anarkis.
“Kalau aksi solidaritas saya kira tak masalah,” kata Tjahjo kepada wartawan.
Mendagri tidak memiliki hak melarang atau membolehkan unjuk rasa. Sebab, perizinan berunjuk rasa ada di tangan aparat kepolisian. Namun Tjahjo menegaskan pemerintah sudah memberikan perhatian besar terhadap etnis Rohingya.
Sementara itu, Sekretaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Achmad Muchlis meminta agar aksi solidaritas untuk Rohingya tidak dilakukan di area wisata Candi Borobudur.
"Mudah-mudahan kami berharap [aksi] tidak dilakukan di Candi Borobudur itu sendiri karena kan, selain itu objek vital kami juga tidak ingin aksi tersebut ada yang menunggangi, terus terang kami juga tidak ingin terlibat yang seperti itu kan," kata Achmad saat dihubungi Tirto pada Senin (4/9).
Jika aksi solidaritas tersebut akan dilakukan, Achmad meminta agar dilakukan di area yang cukup jauh dari Borobudur, seperti Mungkid atau di tempat-tempat terbuka lain yang menjauhi area wisata.
Sejumlah ormas berencana menggelar demonstrasi Aksi Bela Muslim Rohingya dalam bentuk Gerakan Sejuta Umat Muslim Mengepung Candi Borobudur pada 8 September 2017 mendatang. Aksi itu digelar untuk mendesak penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar.
