Masuk tirto.idIndeks Current Issue
Anggaran Kehadiran Rapat DPRD DKI Mencapai Rp16,18 Miliar
Anies-Sandi punya kewenangan buat mengubah anggaran yang dianggap tidak penting.
Ditemukan Praktik Pungli dalam Pembuatan SKCK
Ombudsman, melalui investigasinya, menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Nasib Pasien dan Wacana Cost Sharing 8 Penyakit Katastropik di BPJS
Wacana cost sharing terhadap 8 penyakit katastropik oleh BPJS Kesehatan sempat muncul. Bagaimana nasib pasien bila ini benar-benar terealisasi?
Balai POM Jakarta: Produk Kangen Water Belum Punya Izin Edar
Balai POM di Jakarta sudah menertibkan persebaran produk air alkali hasil mesin Kangen Water ini sejak 2014.
Distributor Kangen Water: Klaim Menyembuhkan Berasal dari Agen
Katanya, produsen tak pernah mengklaim jika produk Kangen Water dapat menyembuhkan penyakit.
Rekomendasi Pilkada Dinilai Ikut Bikin Elektabilitas Golkar Terjun
Kasus e-KTP bukan satu-satunya faktor penyumbang terjunnya elektabilitas Golkar.
3 Draf RAPBD DKI, Versi Mana Bikinan Djarot dan Anies-Sandi?
Anies-Sandi tidak dilibatkan di awal perencanaan RAPBD, namun mereka punya otoritas melakukan perubahan saat draf ketiga RAPBD diperbaiki setelah pelantikan.
Koalisi Masyarakat Sipil Tetap Dorong TGPF Kasus Novel Baswedan
Pengungkapan kasus Novel dinilai lamban.
Benarkah Emil Dardak Sudah Menjadi Kader PDIP?
Emil Dardak tidak secara tegas menyebut apakah dia benar merupakan kader PDIP atau bukan.
Tuntutan Pengemudi Ojek Daring Terganjal UU Lalu Lintas
Pengemudi ojek daring ingin ada regulasi yang mengatur pekerjaan mereka. Tapi hal itu terhalang UU LLAJ karena kendaraan roda dua tidak masuk sebagai angkutan umum.
Cara Menwa dan Laskar Merah Putih agar Dapat Hibah APBD DKI
Anggaran hibah sebesar Rp1 miliar untuk Menwa Jayakarta dan Laskar Merah Putih Rp500 juta menuai protes. Bagaimana cara dua organisasi ini mendapatkan kucuran dana dari APBD DKI?
Belanja Tak Terduga dalam RAPBD DKI Dianggarkan 258 Miliar
Anggaran jauh lebih kecil dari yang diajukan dalam draft KUA-PPAS Penyempurnaan, sebesar Rp379 miliar.
Anies Perlu Atur Ulang Regulasi Soal Tim Gubernur
Jumlah anggota dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 411 Tahun 2016 tentang TGUPP.
Haji Lulung Membela Lonjakan Anggaran RAPBD DKI untuk DPRD
Anggota DPRD DKI Jakarta berkilah kenaikan RAPBD agar kinerja mereka lebih maksimal.
3 Draft APBD DKI dan 4 Hal Penting yang Layak Diperhatikan
RAPBD ini dibagi menjadi tiga tahap mulai dari RKPD Finalisasi Sinkronisasi, KUA-PPAS Penyempurnaan, dan KUA-PPAS Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD.
KPK Punya Cara untuk Tidak Meladeni Praperadilan Novanto
Kalau P21 rampung, praperadilan Setya Novanti gugur dengan sendirinya.
Gerakan Sejumlah DPD I Minta Munaslub Golkar Digelar Desember
Status hukum Setya Novanto dinilai menurunkan elektabilitas partai
Cerita Warga Pulau Pari Mempertahankan Tempat Tinggal
Wina Sabenah, satu dari ratusan warga Pulau Pari yang berjuang mempertahankan tanahnya.
Alasan Golkar Tak Usung Kader Sendiri di Pilgub Jawa Timur 2018
Idrus Marham paparkan sejumlah alasan mengapa Golkar tidak mengusung kadernya sendiri pada Pilgub Jawa Timur 2018.
Keganjilan Dana Tim Gubernur DKI Era Anies yang Bengkak Rp28 Miliar
Rancangan Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak wajar dan tak sesuai aturan.
