Indeks Current Issue

Shihab sebut Kapitra bukan pengacaranya lagi. Kapitra bersikukuh ia benar.

Parpol Indonesia dianggap mementingkan kemenangan daripada perbaikan kualitas DPR.

Pada 2014, Komisi Etik FH UGM segera memberi sanksi skorsing untuk Florence. Kasus "Agni" diproses lamban.

Masalahnya, ada pelaku kejahatan yang juga anak-anak.

Kemenkeu pernah terbitkan kartin1, tapi saat ini mereka mulai kerja sama dengan Kemendagri untuk tingkatkan layanan pajak.

Asosiasi Petani Jagung Indonesia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan membuka keran impor jagung sebanyak 100 ribu ton.

Penegakan hukum pada semua peserta Pilpres 2019 diharapkan tak tebang pilih.

Bagaimana FPI, Partai Gerindra, dan PKS merespons kabar penangkapan Rizieq? Adakah rencana demo 'Bela Rizieq'?

Kasus Suryosumpeno dianggap politis karena nyaris berbarengan dengan kemenangannya melawan jaksa agung di Mahkamah Agung.

Fit and proper test untuk Wakil Gubernur DKI dinilai tak relevan. Justru tes ini sama saja meragukan kader yang diusung.

Peluang bagi The Fed menaikkan suku bunga acuannya secara berkala membuat pelaku pasar kembali beralih ke dolar AS. Apa pengaruhnya bagi rupiah?

Bagaimana peristiwa bunuh diri itu dibangun dari rangkaian kejanggalan hingga viral?

Rifka Annisa menilai penyelesaian mekanisme internal UGM belum tuntas dan memenuhi rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Mulanya saksi mengira suara keras sebanyak dua kali adalah bunyi petasan, tapi ternyata itu suara tembakan seorang anggota polisi yang dendam kepada korban.

Rizieq sempat diperiksa terkait dugaan pemasangan bendera ISIS. Setelah kasus itu, ia ingin pulang ke Indonesia.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim produksi jagung surplus, tapi mengapa lembaganya justru mengajukan impor?

Sudah berkali-kali para pejabat mengatakan sepeda motor listrik Gesits akan diluncurkan. Berkali-kali pula tidak terealisasi.

BEM UGM mendesak kasus perkosaan diselesaikan, Dekan FT sebaliknya. Sang dekan bahkan menyayangkan sikap persma yang bongkar kasus ini.

"Aneh saja melayani dua kubu yang kontradiktif dan berseberangan soal Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan dan bahkan sedang berperkara dengan menjadi lawyer keduanya." (Politikus PDIP Eva K. Sundari)

Bawaslu menganggap iklan TKN Jokowi-Ma'ruf di Media Indonesia sebagai pelanggaran, tapi mereka kalah suara dari kejaksaan dan kepolisian.