Indeks Current Issue

Gubernur Anies dianggap gagal mengurus Trans Jakarta.

Efek Corona menjalar hingga sektor ekonomi.

Usulan kspor ganja dari politikus PKS patut dipertimbangkan karena satu dan lain alasan.

Kasus penganiayaan Dipo Latief bukan kasus pidana pertama yang melibatkan pesohor Nikita Mirzani.

Impor produk holtikultura asal Cina mulai dihentikan untuk mengantisipasi penyebaran Corona di Indonesia.

Virus Corona tak menyebar melalui benda mati seperti ponsel Xiaomi. 

Program KPR tanpa uang muka alias DP nol rupiah dianggap tak mendidik, bagaimana dengan program pemerintah?

Dalam RUU Cilaka, buruh hanya kebagian sosialisasi yang pembahasannya telah dibahas intensif antara pemerintah dan pengusaha.

Sejumlah kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan dikritik para menteri pemerintah Jokowi, mulai dari rumah DP 0 rupiah, normalisasi sungai, hingga revitalisasi Monas.

Lutfhi divonis melanggar Pasal 218 KUHP; dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan.

Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka, yang juga menuai protes dari mahasiswa karena dinilai pro-pasar.

Penyelundupan Harley dan Brompton masih diselidiki. Saat ini saksi-saksi masih diperiksa.

Revitalisasi Monas dihentikan karena belum mendapatkan izin dari mensesneg selaku ketua Komisi Pengarah sesuai dengan Keppres 25 Tahun 1995.

Yasonna telah berulang kali membikin kontroversi. Desakan agar dia mundur pun bermunculan.

Informasi yang menyesatkan justru melipatgandakan ketakutan dan menjauhkan empati terhadap korban.

Sunda Empire berhasil menggaet anggota sekitar 1.000 orang. Ketiga pimpinannya kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat.

Sikap Yasonna yang mencopot anak buahnya karena salah memberi informasi terkait keberadaan Harun Masiku dikritik. 

Selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud MD justru mengeluarkan pernyataan yang mengaburkan fakta soal pelanggaran HAM yang terjadi.

DPR dan Pemerintah sepakat untuk menghapus tenaga honorer dari instansi pemerintah. Rencana ini menuai aksi protes, karena tindakan ini dinilai seperti "kacang lupa kulitnya".

Kebjiakan baru Nadiem bertajuk Kampus Merdeka dianggap sangat pro pasar bebas dan akhirnya melanggengkan upah murah.