tirto.id - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beberapa kebijakan Pemprov DKI yang disorot antara lain: naturalisasi sungai, program rumah DP 0 rupiah, hingga revitalisasi Monas yang akhirnya dihentikan sementara.
Kritik pertama dilontarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang mengaku kecewa lantaran sampai saat ini normalisasi sungai Ciliwung yang baru dikerjakan sepanjang 16 kilometer dari total 33 kilometer.
Apalagi Anies telah mengganti nama program tersebut dengan naturalisasi sungai. Meski program ini tetap jalan, tapi sejumlah wilayah DKI masih terus dilanda banjir. Sehingga Presiden Jokowi pun meminta Anies segera merampungkan program normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir.
Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno juga mengkritik proyek revitalisasi Monas yang tidak mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Semestinya, Anies sebagai gubernur DKI terlebih dahulu minta izin kepada Komisi Pengarah sesuai Keppres Nomor 25 Tahun 1995 [PDF].
Berdasarkan Keppres 25/1995 ini, ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka dijabat Menteri Negara Sekretaris Negara (Mensesneg). Sementara gubernur DKI ditempatkan sebagai Sekretaris Komisi Pengarah merangkap anggota.
Kritik terkait revitalisasi Monas ini tak hanya dilontarkan oleh Pratikno. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar juga menilai pengerjaan proyek itu tak sesuai prosedur. Apalagi dalam proses revitalisasi, Pemprov DKI telah menebang ratusan pohon yang ada di kawasan Monas.
Tak hanya itu, Siti Nurbaya juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta terancam dijatuhi sanksi terkait pengerjaan proyek itu.
Tak hanya proyek revitalisasi Monas dan normalisasi sungai, Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini juga mengkritik program andalan Anies, yaitu rumah DP 0 rupiah.
Erick bahkan menyebut program rumah murah dengan DP 0 rupiah ala Anies “tidak mendidik” lantaran generasi muda jadi tak terbiasa menabung dan bertanggung jawab.
Ia menilai masih lebih baik jika masyarakat memanfaatkan akses cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dengan jangka waktu 20-30 tahun. Cicilannya, menurut Erick, tak terlalu memberatkan.
“Ini tidak mendidik generasi muda kita untuk menabung,” ucap Erick di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Kritik Menteri Jokowi Dinilai Tepat
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan sudah sepantasnya pemerintah pusat mengkritik kebijakan Anies. Sebab, kata dia, sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Anies dinilai bermasalah.
Tigor mencontohkan program naturalisasi sungai yang sampai saat ini stagnan dan belum dilanjutkan. Akibatnya, kata Tigor, sejumlah wilayah DKI Jakarta masih banjir parah dan menimbulkan kerugian terhadap warga.
Kemudian revitalisasi Monas yang tak mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat. Apalagi ratusan pohon di kawasan selatan Monas ditebangi karena proyek revitalisasi ini.
Begitu juga dengan program rumah DP 0 rupiah. Tigor mengatakan, jika program itu hanya diperuntukkan untuk warga bergaji minimal Rp4 juta, maka ia nilai tidak tepat sasaran. Sebab masih banyak warga ibu kota dengan penghasilan di bawah Rp4 juta.
“Apa yang dikritik sama pemerintah pusat itu sudah benar. Memang kebijakan itu semua bermasalah,” kata Tigor saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (30/1/2020).
Tigor menilai Anies memang sengaja membuat kebijakan maupun program yang kontroversial, agar terus dikritik oleh pemerintah pusat. Tujuannya, kata dia, agar publik menjadi kasihan dan menaruh simpati ketika Anies terus-menerus dikritik.
Setelah mendapatkan banyak simpati, kata Tigor, nama Anies akan terus naik di mata publik. Apalagi Anies sendiri merupakan salah satu kandidat kuat sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
“Ini cara dia mempolitisasi simpati publik agar dapat mencalonkan diri di tahun [Pilpres] 2024," kata Tigor.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai kritik yang dilayangkan pemerintah pusat lantaran Pemprov DKI kurang melakukan koordinasi dalam membuat sebuah kebijakan maupun program yang melibatkan kedua belah pihak.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar Anies selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, kata Gembong, seharusnya Pemprov DKI juga melakukan koordinasi dengan DPRD DKI.
Menurut Gembong, ketika alokasi anggaran disetujui oleh DPRD, seharusnya Pemprov DKI memaparkan terlebih dahulu konsep revitalisasi tersebut. Namun sayangnya, sebelum berkoordinasi, revitalisasi Monas telah dilaksanakan.
“Pemprov memang lemah dalam koordinasi, kalau tidak lemah koordinasi ini tidak ada masalah,” kata dia kepada reporter Tirto.
Dalih Pemprov DKI
Terkait polemik revitalisasi Monas ini, Sekertaris Daerah Pemprov DKI Saefullah hanya mengatakan, “Sudahlah pemprov dan pemerintah pusat, kan, sama-sama pemerintah. Kerja yang bagus saja, sama-sama pemerintah.”
Saefullah mengatakan Pemprov DKI telah melayangkan surat perizinan ke Mensesneg untuk proyek tersebut yang ditandatangani langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sesuai dengan Keppres Nomor 25 Tahun 1995.
Jika nanti surat tersebut dibalas oleh Mensesneg berupa arahan revitalisasi Monas, kata dia, maka Pemprov DKI bakal menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. “Kami berharap surat dibalas secepatnya,” kata dia.
Soal penebangan pohon, Saefullah juga mengaku telah melakukan penanganan khusus. Ia menuturkan sejumlah pohon yang ditebang akibat proyek revitalisasi yang kondisinya masih sehat, ditanam di kawasan lain. Di sisi barat, ada 55 pohon dan timur ada 30 pohon.
"Jadi sama sekali tidak ada mengurangi ruang terbuka hijau," kata dia.
Terkait kritik program rumah DP 0 persen dari Menteri BUMN Erick Thohir, Saefullah tak berkomentar banyak. “Jangan dibandingkan saya [Pemprov DKI] dengan Pak Erick, Pak Erick kan menteri," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Juaini Yusuf mengatakan pihaknya akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung pada Maret 2020. Program itu akan dilanjutkan dengan menggusur sejumlah lahan warga.
“Mungkin [penggusuran lahan] sekitar Maret, April [tahun ini],” kata dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).
Dia mengatakan untuk pengerjaannya akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Sementara Pemprov DKI akan menyiapkan dasar hukum untuk penggusuran lahan warga yang ada di bantaran kali Ciliwung untuk menindaklanjutinya.
Sehingga pembebasan lahan yang sebelumnya ditolak oleh warga setempat bisa berjalan lancar. “Lagi diproses sama Pemprov [dasar hukumnya]," kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
