Anies-Cak Imin akan Tingkatkan Rasio Pajak hingga 16 Persen

Peningkatan rasio pajak bakal dicapai dengan perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak.

Reporter: Faesal Mubarok

Terbit 26 Oct 2023 14:21 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan (kedua kanan depan) dan Muhaimin Iskandar (kanan depan) didampingi Ketua Umum Partai Nadem Surya Paloh dan Ketua Majelis Syruro PKS Salim Segaf Aljufri memasuki ruangan saat akan menyerahkan syarat pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/10/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

tirto.id - Pasangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki misi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui kebijakan fiskal, salah satunya adalah meningkatkan rasio pajak.

Dalam dokumen visi dan misi AMIN, program peningkatan rasio pajak dari 10 persen menjadi 16 persen jika terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024. Amin sendiri menargetkan rasio pajak 16 persen tercapai pada 2029.

“Meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4 persen [2022], menjadi 13,0-16,0 persen [2029],” tertulis dalam dokumen AMIN, dikutip Kamis, (26/10/2023).

Sementara, untuk mendorong efisiensi anggaran, akan dilakukan prioritas belanja produktif dan menekan belanja non produktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata sebesar 5,5- 6,5 persen per tahun.

Dalam kebijakan pertumbuhan ekonomi, AMIN mendorong koordinasi antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengurangi duplikasi program guna memperbaiki efisiensi dan efektivitas anggaran.

Selain itu, AMIN juga menggagas konsep penganggaran multi-tahun, yang mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan disusun untuk setidaknya tiga tahun ke depan dalam kerangka Medium Term Expenditure Framework.

“Untuk meningkatkan kepastian pendanaan sekaligus kehati-hatian fiskal. APBN tahun terdekat disetujui oleh DPR dengan lampiran APBN dua tahun berikutnya,” tulis pada misi.

Pada kebijakan moneter yang mendukung stabilitas makro ekonomi, AMIN akan melakukan pengendalian inflasi melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan inflasi di bawag 3 persen per tahun.

“Target inflasi rata-rata 2,0-3,0 persen per tahun pada 2025-2029,” tulis AMIN dalam dokumen tersebut.

Kemudian menjaga daya saing dan stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendorong ekspor serta mendongkrak investasi. AMIN menambahkan perlu menata lalu lintas devisa menuju ekonomi yang berdaya saing dan berdaya tahan terhadap guncangan global.

AMIN juga menilai perlu antisipasi perkembangan geopolitik dan ekonomi global guna menjaga stabilitas ekonomi di masa depan.