tirto.id - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono untuk tak terlibat dalam politik praktis dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah Ibu Kota.
Fraksi NasDem juga meminta Heru Budi untuk meneruskan program-program prioritas dari Gubernur DKI terdahulu, yakni Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi NasDem, Jupiter dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas tentang terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022.
"Agar dapat bekerja lebih konsen lagi, terutama dalam menjalankan program-program prioritas Gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis," kata Jupiter, Senin (24/7/2023).
Selain soal peringatan tak berpolitik praktis, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah catatan terhadap kinerja pertanggungjawaban kinerja Pemprov DKI Jakarta di tahun 2022.
Di bidang pendidikan, Fraksi NasDem menyoroti temuan BPK terkait adanya dana mengendap sebesar Rp 197 miliar yang belum disalurkan kepada penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Kemudian, Fraksi NasDem juga menyoroti soal angka stunting di Jakarta.
Menurut Anggota Komisi A DPRD DKI itu, kenyataan di lapangan saat ini mengenai stunting, seharusnya mengikuti target yang dicanangkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu berkaca dari kinerja Pemprov DKI Jakarta yang hanya mampu menurunkan angka stunting di Jakarta sebesar dua persen pada tahun 2022 yakni dari 16,8% menjadi 14,8%. Menurut NasDem, angka tersebut masih terlalu tinggi untuk DKI Jakarta.
"Angka tersebut masih jauh dari target yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan target nol persen untuk angka prevalensi stunting," tuturnya.
Lebih lanjut, NasDem meminta kepada Heru agar mengawasi program Gubernur Anies Baswedan sebelumnya.
"Tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-program gubernur terdahulu," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Reja Hidayat
