tirto.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan dewan akan mengembalikan usulan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 ke Pemprov DKI Jakarta.
Politikus Partai Gerindra itu beralasan, tidak ada satu pun program usulan pemimpin baru ibu kota, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang masuk perencanaan APBD DKI Jakarta 2018 tersebut.
"Semua (program Anies-Sandi) belum dimuat. Nomenklaturnya mana? Kami buka saja sama-sama," kata dia dalam Konferensi Pers di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/10/2017).
Dia melanjutkan, "Semua program harus masuk. Pada 2018, Gubernur-nya Anies sandi. Masa, enggak ada program mereka?"
Taufik menuding pejabat Pemprov DKI selama ini membohongi Tim Sinkronisasi bentukan Anies-Sandi saat penyusunan KUA-PPAS. Dia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada ketua Tim Sinkronisasi Sudirman Said saat tim tersebut baru bekerja pada akhir Mei 2017.
"Yang jelas KUA-PPAS ini sudah masuk ke DPRD sebelum ada tim sinkronisasi," kata Taufik. "Terus apa, mengapa berdebat. Saya sudah sampaikan ke Sudirman said. Dibohongi."
Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati membenarkan tidak ada nomenklatur program Anies-Sandi dalam KUA-PPAS APBD 2018. Namun, dia menegaskan bukan berarti Pemprov DKI sama sekali tidak mengakomodasi program Anies-Sandi di APBD 2018.
"Kami sudah melakukan sinkronisasi ketika itu, di fase RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Bahwa berarti dalam proses sinkronisasi masih ada yang tertinggal, coba kami lihat lagi. Kami juga prosesnya (melewati) interaksi dengan tim sinkronisasi," kata Tuty.
Tuty masih enggan menanggapi langkah DPRD DKI yang mengembalikan rancangan KUA-PPAS tersebut.
"Ketika beliau (Taufik) mencermati masih ada (program Anies-Sandi) yang tertinggal berarti toh. Saya belum bisa komentar karena belum ada arahan," ujarnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
