tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum juga menunjuk Direktur Utama PT Transportasi Jakarta--pengelola moda transportasi umum Trans Jakarta. Saat ini posisi tersebut masih diisi pelaksana tugas (plt).
Kursi Dirut Trans Jakarta kosong setelah ditinggal oleh Agung Wicaksono. Ia mengundurkan diri karena alasan pribadi. “Terima kasih Gubernur DKI Jakarta Bapak Integrasi Transportasi Anies Rasyid Baswedan, telah mengijinkan saya mengundurkan,” kata dia melalui keterangan tertulis.
Donny Andy Saragih lantas dipilih sebagai sebagai pengganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Transportasi Jakarta pada Kamis (23/1/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 99,66 persen saham di perusahaan ini. Sisanya dimiliki PT Jakarta Propertindo.
Tapi Donny hanya menjabat seumur jagung. Senin (27/1/2020) lalu, Pemprov mencopotnya karena ia ternyata berstatus narapidana kasus penipuan. Pencopotan juga dilakukan lewat rapat umum pemegang saham. Pemprov merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Usai namanya mencuat sebagai terpidana, Donny hilang ditelan bumi. Kini ia berstatus buron Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Pemprov DKI lalu menunjuk Yoga Adiwinarto, kali ini dengan status Plt Dirut.
Sembrono Urus Transjakarta
Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno memvonis Pemprov DKI tidak teliti saat memilih dirut.
“Masak hari ini [Agung] dicopot, besoknya ganti yang baru?” kata dia kepada reporter Tirto, Jumat (31/1/2020).
Agar hal serupa tidak terulang, ia meminta Pemprov DKI menggunakan mekanisme fit and test dalam memilih bos perusahaan pelat merah lokal tersebut. Selain untuk mengecek latar belakang, tes ini juga berguna agar pemerintah paham apa isi otak si calon: bagaimana visi, misi, dan programnya dalam mengembangkan Trans Jakarta.
“Sebenarnya, kan, bisa gubernur tunjuk plt dulu seperti sekarang sambil nunggu fit and proper test,” kata Djoko.
Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PSI Eneng Malianasari menilai kasus ini adalah dampak dari buruknya mekanisme seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara umum. Menurutnya hal ini hanya dapat terjadi karena tim seleksi tak awas. Sangat tidak mungkin tim tak tahu latar belakang Donny karena yang bersangkutan sudah menjalani proses pengadilan hingga tingkat kasasi.
“Atau kemungkinan, tim seleksi memang tidak melakukan background check. Padahal background check itu hukumnya wajib. Jika ini yang terjadi, maka perlu dipertanyakan, mengapa tim seleksi bisa ceroboh,” kata dia melalui keterangan tertulis.
Perempuan yang akrab disapa Mili itu menyarankan agar bisa bekerja maksimal, tim seleksi semestinya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki jaringan yang luas. Ia juga menekankan bahwa tim seleksi harus bekerja secara independen.
“Jangan sampai ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain, lalu tim seleksi merasa terbebani meloloskan calon tertentu,” kata dia.
Mili juga menyoroti Pergub 5/2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan. Peraturan yang diteken pada 24 Januari 2018 itu memungkinkan seorang gubernur mengusulkan calon direksi BUMD.
Bagi Mili, peraturan ini bisa dimanfaatkan gubernur “untuk mengangkat orang-orang dekat dan membuat tim seleksi menjadi tidak independen. Salah satu contohnya, sebelumnya di Trans Jakarta ada anggota TGUPP diangkat menjadi direksi.”
Mengaku Kurang Teliti
Anies enggan menanggapi soal tudingan-tudingan di atas. “Saya pamit dulu, Pak Wali,” kata Anies berbicara kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi usai meresmikan dua flyover hasil dana hibah DKI Jakarta di Kota Bekasi, Jumat (31/1/2020) lalu.
Sementara Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengakui terpilihnya Donny memang dampak dari seleksi yang kurang teliti. “Kurang teliti, ya, kurang teliti saja. Bagian yang seleksi kurang teliti," kata Saefullah di Jakarta.
Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Riyadi mengakui hal serupa.
Awalnya ia menjelaskan lebih detail mekanisme pemilihan Dirut Trans Jakarta. Semua berawal ketika kandidat mengirimkan lamaran ke Anies, lalu Anies mendisposisikannya ke BP BUMD.
Setelah itu BUMD membentuk tim untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebanyak dua kali. Tes dilakukan oleh konsultan independen dan tim panitia seleksi.
“Jadi siapa pun yang mau jadi direktur, harus lolos tes itu,” kata dia di Jakarta. Nama yang lolos lantas dikembalikan ke gubernur.
Donny lolos seleksi pada tes yang digelar pada 4 dan 12 Juli 2018. Ia pun dinilai kompeten. Kompetensi ini berlaku sampai dua tahun. “Dua tahunnya Juli tahun ini,” kata Riyadi.
Riyadi lantas mengatakan verifikasi pernyataan Donny bahwa dia mengaku tidak pernah dihukum “sepintas saja.” “Terus terang saja ya, kami percaya saja sebenarnya,” akunya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
