Indeks Current Issue

SE Menaker membuat pengusaha dapat mencicil THR. Meski syaratnya ada dialog, tak jarang perusahaan memutuskan sepihak.

IKADI meminta bansos untuk ustaz tepat sasaran. Sementara MUI berharap itu dibagikan juga untuk pemuka agama di luar Islam.

Niat hati membongkar kasus penambangan ilegal, polisi di Jambi malah berakhir jadi tawanan kelompok diduga warga.

Kemudahan perpanjangan izin di UU Minerba hasil revisi bisa bermasalah karena pemerintah bisa saja mengabaikan adanya kewajiban perusahaan seperti penutupan lubang tambang.

Mulai dari anggota DPRD hingga warga yang meninggal dunia masih terdaftar sebagai penerima dana bansos pandemi COVID-19.

Dengan menaikkan iuran BPJS, berarti Jokowi sudah dua kali mengakali putusan MA. Ia pun mengabaikan kritik dari DPR sejak berbulan-bulan lalu.

Keputusan Jokowi menaikkan premi BPJS Kesehatan dianggap nirempati. Ia juga dianggap tengah mengakali putusan MA.

Klaster Indogrosir Sleman terkait dengan kasus ke-79. Sudah ada belasan dinyatakan positif. Ribuan lain menunggu rapid test.

RUU Minerba yang resmi disahkan menjadi UU setelah dibahas kilat di DPR, menuai banyak protes dan dinilai menguntungkan korporasi tambang serta tidak mengakomodir aspirasi rakyat.

Kebijakan ini diprotes keras karena berpotensi memperparah persebaran COVID-19 di Indonesia.

Mendag Agus Suparmanto mengklaim harga gula pasir mulai turun, bahkan sudah di kisaran Rp14.000-Rp15.000 per kg. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya: harga gula mahal.

Vonis hakim terhadap tahanan politik Papua hampir bertepatan berakhirnya masa sidang di PN Jakpus.

Banggar DPR usul BI cetak uang. Para ekonom menilai itu hanya akan membawa dampak buruk seperti hiperinflasi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin ingin pelanggar PSBB dipidana. Bagi beberapa orang, niat ini berlebihan. Aparat semestinya memaksimalkan saja peraturan yang sudah ada.

Di tengah semrawutnya manajemen data COVID-19 dan kurva pandemi tak sesuai kondisi riil, pemerintah mengklaim kurva pandemi Indonesia melandai.

Ahli biostatistik dan epidemiologi UGM Riris Andono Ahmad menyatakan sulit untuk menghentikan penularan. Yang bisa lakukan saat ini adalah memperlambat laju infeksi.

Kuasa hukum ABK asal Indonesia dari DNT Lawyers, Krido Sasmito memaparkan fakta terbaru, di antaranya: masalah gaji dan pungutan liar.

Koalisi Pejalan kaki menilai acara penutupan McD Sarinah berlebihan. Sementara pengamat kebijakan publik menyebut itu adalah contoh betapa longgarnya penerapan PSBB di DKI.

Masyarakat mulai menjalani pola hidup 'new normal' dan diminta berdamai dengan virus Corona hingga vaksin ditemukan.

Baik buruknya penanganan COVID-19 menjadi penentu nasib pertumbuhan ekonomi Indonesia.