tirto.id - Ditemukannya empat klaster besar penularan COVID-19 di DI Yogyakarta membuat kasus terkonfirmasi positif mengalami peningkatan signifikan. Hingga Senin (11/5/2020) jumlah kasus positif Corona mencapai 159, tapi belum ada langkah tegas dalam memutus rantai penularan.
Juru Bicara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda) DIY untuk penanganan COVID-19 Berty Murtiningsih, Minggu (10/5/2020) mengklaim, kenaikan kasus positif menunjukkan upaya optimal pemerintah dalam memutus rantai penularan.
"Kenaikan kasus yang ada saat ini bahwa kasus yang terkonfirmasi sebagian besar adalah hasil tracing kasus yang ada menunjukkan upaya kita untuk memutus mata rantai penularan dilakukan optimal,” kata Berty kepada wartawan.
Kenaikan kasus terkonfirmasi positif, kata dia, sebagai konsekuensi dari hasil pelacakan. Hal ini menunjukkan penularan masih terjadi, maka protokol kesehatan juga harus dilakukan secara ketat.
Anggota tim perencanaan data dan analisis Gugus Tugas Penanganan virus Corona atau COVID-19 Pemda DIY sekaligus ahli biostatistik dan epidemiologi UGM Riris Andono Ahmad menyatakan sulit untuk menghentikan penularan.
"Yang bisa kita lakukan saat ini adalah memperlambat laju infeksi, bukan menghentikan infeksinya," kata dia saat dihubungi reporter Tirto, Senin (11/5/2020).
Adanya empat klaster, yakni klaster Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), klaster Jamaah Tabligh Gunungkidul dan Sleman, serta terakhir klaster Indogrosir, menunjukkan adanya penularan yang semakin luas.
Klaster yang disebut belakangan terdapat ratusan karyawan Indogrosir yang telah dilakukan rapid test. Sebagian ada yang dites swab dan hasilnya 13 orang dinyatakan positif COVID-19.
"Klaster-klaster itu menunjukkan bahwa penularannya memang meluas," kata epidemiolog yang kerap disapa Doni ini.
Menurut Doni, dengan situasi virus yang telah bersirkulasi secara global, maka menghentikan penularan hanya di satu tempat hampir tidak mungkin dilakukan. Kalaupun dilakukan, maka membutuhkan sumber daya yang sangat besar.
Herd Immunity Disebut Satu-satunya Pilihan
“Dengan situasi di mana virusnya sudah menyebar dan transmisi secara global, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah bagaimana caranya mencapai herd immunity secara aman," kata Doni.
Hard immunity atau kekebalan kelompok disebut Doni jadi satu-satunya pilihan yang bisa ditempuh dalam situasi saat ini. Sebab, kata dia, mustahil untuk menghentikan penularan misalnya hanya di Yogyakarta saja.
"Herd immunity itu adalah pada saat ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan," ujar dia.
Kekebalan kelompok, kata dia, dapat tercapai dengan vaksin. Namun jika belum ada vaksin, maka memungkinkan semua orang akan terinfeksi.
Jika membiarkan semua orang terinfeksi, kata Doni, maka kekebalan kelompok akan cepat tercapai dengan konsekuensi fatalitas atau kematian akan tinggi. Namun, membiarkan semua orang terinfeksi bersamaan akan membuat sistem kesehatan kolaps.
Namun, kata dia, bukan itu yang dilakukan. Yang harus dilakukan adalah membuat laju penularan semakin rendah. Sehingga memungkinkan sistem kesehatan mampu berfungsi secara normal.
Dengan demikian, maka roda perekonomian masih dapat terus berputar. Aktivis warga tetap berlangsung dengan pemberlakuan jaga jarak yang ketat.
"Konsekuensinya dari itu, karena laju penularan rendah maka durasi pandemi akan lebih panjang," kata Doni.
Oleh karena itu, kata Doni, saat ini yang terpenting adalah tahu berapa banyak orang yang terinfeksi COVID-19. Hal ini guna memisahkan antara mereka yang terinfeksi dengan populasi untuk mereduksi penularan.
Kebijakan jaga jarak atau social distancing, kata dia, harus tetap diberlakukan. Namun kata dia perlu dilakukan penegakan secara tegas untuk itu.
"Kita kan selalu lemah di implementasi. Kalau itu sudah jadi kebijakan, harusnya ada cara untuk menegakkan peraturan. Itu yang masih lemah selama ini. Itu yang saya rasa perlu untuk diperkuat," kata dia.
Herd Immunity Berisiko, Pemda Harus Serius
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan tak ada seorang pun yang mau dirinya sakit dan menanggung risiko untuk terinfeksi virus Corona sebagai konsekuensi skenario kekebalan kelompok dijalankan.
"Tidak bisa kita menerapkan herd Immunity. Itu terlalu berisiko dan harganya terlalu mahal dan banyak korban," kata Huda saat dihubungi reporter Tirto, Senin (11/5/2020).
Risiko itu semakin tinggi ketika di lapangan tidak diketahui seberapa kuat warga yang bisa bertahan saat terinfeksi virus Corona.
Oleh karena itu, pencegahan penularan menurutnya harus tetap dilakukan dengan tak biarkan begitu saja orang-orang terinfeksi.
Menurut dia, perlu penegakan protokol pencegahan penularan COVID-19 dengan tegas. Pemda, kata dia, harus tegas dan serius dalam melakukan penegakan bagi mereka yang tidak mematuhi protokol COVID-19.
Banyak di antaranya, kata dia, seperti di pasar dan tempat-tempat umum lainnya yang masih tak menghiraukan protokol COVID-19. Di pasar misalnya yang tidak memberlakukan jaga jarak dan memakai masker.
"Kami minta agar diturunkan aparat yang banyak, baik itu Pol PP, polisi, atau relawan. Diturunkan dipetugas untuk melakukan pencegahan, mengingatkan, dan kalau perlu di pasar diberikan portal dan tali untuk jaga jarak," katanya.
Aturan atau protokol itu, kata dia, semuanya sudah ada. Namun yang jadi persoalan selama ini menurutnya adalah penegakannya yang masih kurang.
Penegakan protokol untuk pencegahan penularan COVID-19 ini, kata dia, lebih murah dan lebih efektif untuk dilakukan jika dibandingkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"PSBB itu pilihan terkahir. Untuk PSBB itu butuh banyak hal dan harganya sangat mahal. Meskipun syarat PSBB di DIY ini sudah masuk," kata Huda.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Abdul Aziz
