Indeks Current Issue

Epidemiolog menilai sejak awal target vaksinasi COVID-19 tak realistis. Indonesia punya masalah, salah satunya karena memang tak memproduksi vaksin.

Pemerintah berupaya meramaikan Bandara Kertajati. Mereka hendak membuat bengkel pesawat di sana, juga memindahkan sebagian Pindad.

Nama FPI terseret dalam kasus bom bunuh diri Makassar setelah ditemukan atribut terkait dan markas mereka disebut dijadikan tempat baiat.

Vaksinasi COVID-19 menggunakan AstraZeneca dihentikan di Sulut. Ini terjadi usai beberapa penerima mengalami efek samping.

Jaksa mengutip ayat Alquran untuk ingatkan Rizieq Shihab agar menyudahi makian kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim.

Aksi Kamisan menolak rencana Presiden Jokowi membuat unit kerja menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat lewat jalur non-pengadilan.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi harus diusut tuntas.

Kilang minyak Pertamina menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan dalam waktu cepat.

Pelaku adalah pasutri, baru menikah, berelasi dengan JAD. Sementara jumlah korban belasan.

Sebagian besar dari 13 terduga teroris adalah jaringan Jamaah Ansharut Daulah yang menarget gereja.

Ever Given yang tersangkut di Terusan Suez membuat banyak negara merugi, dari Eropa hingga Asia.

Pemerintah dinilai punya sederet kebijakan yang berpotensi menjegal kesuksesan program mobil listrik.

Tudingan terhadap Ibas terlibat korupsi proyek Hambalang bukan cuma bermodal omongan tapi harus membawa bukti-bukti kuat.

BUMN memang izinkan komisaris rangkap jabatan, tapi tidak berkutik saat direksi BUMN juga dobel jabatan di perusahaan swasta.

Rakyat cuma dipakai saat di Pemilu saja, kata peneliti parlemen, menanggapi langkah AHY memecat para kader legislator yang mendukung kubu Moeldoko.

Sekolah tatap muka belum waktunya dilakukan meski guru-guru telah divaksinasi.

Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia diprediksi sulit memenuhi target karena sejumlah alasan.

Bulog perlu memperbaiki gudang untuk mengatasi persoalan beras turun mutu. Selain itu, perlu juga mengatasi masalah koordinasi.

DPR terus saja mendesak BOPM mengeluarkan izin uji klinis terhadap vaksin Nusantara meski secara ilmiah itu tidak memenuhi ketentuan.

Penjual mobil bekas dihadapkan pada kebijakan diskon mobil baru sehingga kemungkinan penjualan mereka menipis. Berbagai antisipasi pun disiapkan.