Indeks Capim Kpk

Yaqut mengatakan pemilihan kelima calon pimpinan KPK sudah ideal. Walau Firli pro-kontra, ia berdalih tidak ada pemimpin yang sempurna.

Firli diduga melakukan pelanggaran berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK.

Firli diperlakukan berbeda saat fit and proper test Capim KPK. Dia banjir pujian. Polisi lantas menyebut pemilihan ini "demokratis dan transparan".

Saut Situmorang memilih mundur sebagai pimpinan KPK 2015-2019 setelah DPR memilih lima orang untuk menjadi komisioner KPK 2019-2023 termasuk Firli bahuri sebagai Ketua KPK.

Firli menegaskan, perkara divestasi Newmont tetap berjalan walau dirinya yang kala itu Deputi Penindakan KPK bertemu dengan TGB sebagai salah satu pihak yang dimintai keterangan.

Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 bersama Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango.

Masinton tuding Saut dan Tsani mundur dari KPK karena gagal membuat Firli tidak terpilih sebagai pimpinan KPK.

Masalah penyadapan menjadi salah satu poin pertanyaan saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III. Mengapa DPR ngotot ingin membatasi wewenang penyadapan KPK?

Firli Bahuri terpilih dengan suara penuh di DPR sebagai Ketua KPK pada Jumat dini hari, penasihat KPK M Tsani Annafari menyatakan akan mundur sebelum pelantikan pimpinan KPK.

Setelah menentukan 5 pimpinan baru lewat voting, seluruh Ketua Kelompok Fraksi di DPR sepakat memilih Firli sebagai Ketua KPK 2019-2023

Selain diisukan bertemu TGB yang juga pihak berperkara, Firli membantah menerima 600 tiket konser Westlife

Sejumlah anggota DPR menyatakan terang-terangan mendukung Irjen Firli Bahuri.

Pertanyaan ini lantaran adanya pelanggaran etik berat dari KPK karena Firli bertemu TGB.

Luthfi ingin agar KPK lebih memfokuskan diri pada tindakan pencegahan dibanding penindakan

Pimpinan KPK menyoalkan urgensi revisi UU KPK padahal korupsi masih dianggap extraordinary crime. Namun, DPR tidak kunjung mengajak berbicara soal revisi UU KPK.

Agus mengaku, memang ada dinamika di kalangan pimpinan atas rencana pengumuman kasus etik yang dilakukan Firli. Namun, akhirnya tiga pimpinan memberikan persetujuan.

Johanis setuju untuk dibentuknya lembaga pengawasan KPK, karena lembaga pengawasan internal saja tidak cukup.

Tanak mengatakan jumlah jaksa yang ada di Indonesia tak sebanding dengan jaksa yang terjaring OTT oleh KPK.

Alexander Marwata, petahana Capim KPK, menyebut orang-orang yang terjerat OTT adalah "orang goblok".

DPR terus mencecar Capim KPK dengan materi pertanyaan revisi UU KPK. Bagi pengamat, itu adalah upaya DPR "mengunci" KPK sejak awal.