Indeks Capim Kpk

Wakil Ketua KPK sekaligus Calon Pimpinan KPK Alexander Marwata menyatakan kalau pimpinan KPK periode 2015-2019 tidak kompak. Kasus konferensi pers pelanggaran etik pun disebut sebagai salah satu contoh ketidakkompakan antar-pimpinan KPK.

Alexander Marwata kaget mendengar ada konferensi pers tentang pelanggaran etik Firli. Alex justru mengatakan kalau kasus pelanggaran etik dihentikan oleh 3 pimpinan KPK, termasuk dirinya dan Agus Rahardjo.

Capim KPK Nurul Ghufron mengatakan SP3 yang diusulkan dalam revisi UU KPK sebagai suatu keniscayaan.

Capim ini sepakat ada SP3 di KPK demi penguatan KPK

Fit and Proper Test Capim KPK digelar DPR, hari ini. Nawawi Pomolango ialah satu dari 5 capim yang diuji hari ini, selain Lili Pintauli Siregar, Sigit Danang, Nurul Ghufron dan I Nyoman Wara.

KPK menyatakan Firli memang diduga melanggar kode etik, meski dia sempat membantahnya Agustus lalu.

Meski menyatakan tidak mendukung upaya pelemahan KPK, Capim Lili Pintauli akhirnya sepakat untuk merevisi agar KPK boleh menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3).

Nawawi setuju dengan poin SP3, dewan pengawas, dan aturan penyadapan di revisi UU KPK. Namun, ia menolak soal koordinasi dengan Kejagung.

Desmond J Mahesa meragukan kemampuan Nawawi yang berlatar belakang hakim untuk membereskan berbagai persoalan di KPK.

Nawawi menilai OTT yang dilakukan KPK hasilnya tak signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Nawawi menganalogikan KPK seperti orang yang sempoyongan sehabis dugem.

Nawawi sepakat untuk mengubah status pegawai KPK menjadi ASN atau PNS.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai serangan-serangan tajam yang dilakukan DPR ke KPK sebagai bentuk kekesalan karena banyak kolega-kolega mereka yang ditangkap.

3 poin penting dalam surat yang dikirimkannya, yakni agar DPR tak pilih capim yang diduga melemahkan KPK, tak patuh melaporkan LHKPN serta capim yang memiliki pelanggaran etik.

Revisi Undang-undang KPK dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah KPK.

KPK tengah menghadapi pelbagai upaya pelemahan. Dari usulan revisi UU KPK, tuduhan "Polisi Taliban," kejanggalan kinerja pansel capim, hingga sindiran Jokowi.

Komisi III DPR memuji kinerja Pansel Capim KPK meski banyak dikritik. Namun, mereka malah menyerang pimpinan KPK, padahal kinerjanya selama ini cukup trengginas.

Kewenangan SP3 bagi KPK menurut Gufron tetap harus dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut peneliti TII, Wawan Suyatmiko, aksi DPR yang menginginkan pimpinan KPK yang mengikuti keinginan legislatif justru mengganggu independensi KPK.

Dua pimpinan KPK inkumben Basaria Panjaitan dan Laode M. Syarif gagal seleksi Capim KPK 2019-2023, padahal panselnya sama.