Menuju konten utama

GP Ansor Klaim Pemilihan Firli dan 4 Pimpinan KPK Jilid V Ideal

Yaqut mengatakan pemilihan kelima calon pimpinan KPK sudah ideal. Walau Firli pro-kontra, ia berdalih tidak ada pemimpin yang sempurna.

GP Ansor Klaim Pemilihan Firli dan 4 Pimpinan KPK Jilid V Ideal
Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan kepada wartawan saat mendampingi Cawapres Ma'ruf Amin menghadiri acara Istigosah dan Deklarasi Kyai-Santri untuk Kemenangan 01 di Yayasan Nur Iman, Sleman Yogyakarta, Kamis (28/3/2019). tirto.id/Irwan A. Syambudi

tirto.id - Ketua Umum GP Anshor Yaqut Cholil Quomas menaruh harapan terhadap pemilihan sosok kontroversial Irjen Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK 2019-2023. Menurut Yaqut, tidak ada sosok pemimpin yang sempurna, tetapi bisa mencari yang paling ideal.

"Tapi menurut saya, pimpinan KPK kali ini sudah cukup ideal. Saya mempunyai keyakinan ini akan menjadi tim yang kuat untuk melawan korupsi sebagaimana harapan publik," ujarnya kepada tirto, Jumat (13/9/2019).

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memilih 5 dari 10 nama calon pimpinan KPK. Lima nama ini terpilih melalui proses voting, dihadiri 56 anggota Komisi III.

Mereka adalah Firli Bahuri (56 suara), perwira aktif berpangkat Irjen yang menjabat Kapolda Sumatera Selatan; Alexander Marwata (53 suara), komisioner KPK periode 2015-2019; Nurul Ghufron (51 suara), akademisi; Nawawi Pomolango (50 suara), hakim; dan Lili Pintauli Siregar (44 suara), advokat.

Usai voting, DPR pun menentukan pemimpin lembaga antirasuah periode 2019-2023. 10 kapoksi DPR sepakat menetapkan Firli sebagai Ketua KPK jilid V.

Tidak hanya menaruh harapan pada Firli, Gus Yaqut juga melakukan hal yang sama terhadap keempat pimpinan baru KPK lainnya. Pria yang juga Ketua DPP PKB itu memandang, kelima sosok terpilih itu adalah nafas baru untuk membersihkan radikalisme di tubuh KPK, termasuk isu keterlibatan Taliban di dalamnya.

"Jika memang benar ada taliban di dalam KPK seperti yang selama ini menjadi rahasia publik, tim baru ini lebih memberikan optimisme. Mereka bisa membersihkan korupsi dan radikalisasi dalam satu tarikan nafas," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenul Rahman menilai isu-isu yang menyebut adanya keterlibatan Taliban atau radikalisme di tubuh KPK. Merupakan isu murahan yang tak semestinya ditanggapi secara serius. Sebab tujuan isu tersebut digelontorkan hanyalah untuk membiaskan persepsi masyarakat.

"Agar masyarakat bingung. Karena masyarakat itu taunya kalau sebuah lembaga disusupi radikalisme, maka lembaga itu akan dimusuhi. Itu upaya mendeskreditkan KPK dengan cara menuduh diisi Taliban," ujarnya pada tirto, Jumat.

Baca juga artikel terkait CAPIM KPK atau tulisan lainnya dari Alfian Putra Abdi

tirto.id - Hukum
Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Andrian Pratama Taher