Indeks Caleg

KPU siap menerima pendaftaran 16 partai yang dipastikan dilakukan seluruhnya pada hari ini, Selasa (17/7/2018).

Pada tahun politik 2019 mendatang, Jokowi juga mengingatkan agar dalam memilih pemimpin hendaknya masyarakat melihat rekam jejak, kinerja, dan prestasinya.

Tiga gugatan terhadap PKPU 20/2018, yang sudah teregistrasi di MA, diajukan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Amisi, dan Wa Ode Nurhayati.

"Sebelum memutuskan maju sebagai caleg, ASN perlu mempertimbangkan matang-matang. Sebab surat pengunduran diri ASN tidak dapat ditarik kembali.”

Pendaftaran bakal caleg akan berlangsung pada 4 sampai 17 Juli 2018. Setelah itu, KPU akan menyusun dan menetapkan daftar caleg sementara (DCS), pada 8 hingga 12 Agustus 2018.

KPU menyatakan belum ada aturan yang mewajibkan menteri harus mundur karena menjadi caleg di Pemilu 2019.

KPU RI memastikan ketentuan soal larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak tetap berlaku.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengklaim rapat konsultasi DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada hari ini menyepakati semua pihak diberi kesempatan mendaftar menjadi caleg.

Bagi partai politik yang ingin mendaftarkan bacaleg-nya ke KPU harus menyiapkan dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana telah diatur UU Pemilu dan PKPU.

"Ada [menteri] yang mau jadi DPR, ada yang mau jadi apa, ada saja. Yang merasa mungkin tidak akan terpilih lagi, jadi dia mau maju [menjadi caleg]," ujar Sofjan.

"KPU punya sistem yang bisa mendeteksi di dalam daftar calon tuh ada mantan napi koruptornya atau tidak," ujar Hasyim

KPU tetap bersikukuh menolak eks napi korupsi ikut dalam pemilihan legislatif 2019.

KPU menegaskan PKPU pemuat aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg sudah sah dan cuma menunggu diundangkan oleh Kemenkumham.

"Saya sama-sama dengan pemerintah [menolak PKPU]," kata Tjahjo.

Kemenkumham akan memanggil KPU untuk membahas draf PKPU yang berisi ketentuan larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg.   

Menteri Yassona Laoly menilai, pelarangan mantan napi koruptor sebagai caleg itu sudah baik, tapi caranya yang tidak tepat.

Sikap Jokowi, yang tidak sepakat dengan rencana KPU melarang eks napi kasus korupsi maju sebagai caleg di Pemilu 2019, dinilai memiliki motif politik.

Salah satu poin yang akan dibahas dalam MoU ialah soal bimbingan dan pelatihan kepada partai politik mengenai LHKPN.

"Teman-teman [kader Idaman] di daerah yang mau mendaftar [caleg] boleh [...] Jadi pasti otomatis kader PAN. Kan bergabung, syaratnya [jadi caleg] punya KTA," kata Zulkifli

Fritz mengatakan, KPU tidak memiliki wewenang untuk membatasi hak seseorang melalui Peraturan KPU.