Indeks Caleg

KPU tetap bersikukuh menolak eks napi korupsi ikut dalam pemilihan legislatif 2019.

KPU menegaskan PKPU pemuat aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg sudah sah dan cuma menunggu diundangkan oleh Kemenkumham.

"Saya sama-sama dengan pemerintah [menolak PKPU]," kata Tjahjo.

Kemenkumham akan memanggil KPU untuk membahas draf PKPU yang berisi ketentuan larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg.   

Menteri Yassona Laoly menilai, pelarangan mantan napi koruptor sebagai caleg itu sudah baik, tapi caranya yang tidak tepat.

Sikap Jokowi, yang tidak sepakat dengan rencana KPU melarang eks napi kasus korupsi maju sebagai caleg di Pemilu 2019, dinilai memiliki motif politik.

Salah satu poin yang akan dibahas dalam MoU ialah soal bimbingan dan pelatihan kepada partai politik mengenai LHKPN.

"Teman-teman [kader Idaman] di daerah yang mau mendaftar [caleg] boleh [...] Jadi pasti otomatis kader PAN. Kan bergabung, syaratnya [jadi caleg] punya KTA," kata Zulkifli

Fritz mengatakan, KPU tidak memiliki wewenang untuk membatasi hak seseorang melalui Peraturan KPU.

Bivitri Susanti berharap sistem seleksi caleg di PSI bisa memilih kandidat berdasar integritasnya dan bukan karena sekedar elektabilitas.

"Idenya sih baik tapi jangan sampai menabrak putusan konstitusi,” ujar Menkumham terkait larangan mantan napi koruptor ikut pilkada.

Mantan terpidana korupsi yang hak politiknya tak dicabut masih bisa menjadi caleg.

Bakal calon anggota DPR, DPRD, dan DPD diminta melampirkan LHKPN saat mendaftar sebagai kandidat.

Hetifah menjelaskan, apabila ada dua kandidat laki-laki dan perempuan sama-sama maju, maka pemilih akan menjatuhkan pilihannya kepada politikus laki-laki. Padahal, keduanya memiliki kualitas yang sama.

Dunia politik banyak menjadi inspirasi untuk lagu. Namun, tak banyak musisi yang benar-benar aktif sebagai politisi, apalagi di Indonesia.