Indeks Caleg Eks Koruptor

Bamsoet berencana meminta KPU mengevaluasi efektivitas dari kebijakan mengumumkan caleg eks napi korupsi ke publik.

Tindakan KPU perlu dilandasii aturan, sehingga pengumuman caleg ke TPS legal.

Daftar lengkap nama 49 calon legislatif mantan narapidana korupsi di Pemilu 2019

KPK mendukung upaya sikap KPU mengumumkan caleg eks koruptor. Bila perlu namanya di pasang di TPS daerah pemilihannya.

Menurut Gerindra, KPU tak boleh mengintervensi hak pilih warga dengan pengumuman eks caleg koruptor. 

Sederetan nama mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan diumumkan via media massa oleh KPU.

KPU berencana mengumumkan secara luas daftar caleg eks napi korupsi di media massa.

Pernyataan Prabowo soal korupsi malam tadi (17/1/2019) dianggap blunder. Ia seperti menormalisasi korupsi skala kecil.

Prabowo mengatakan tak mengapa bekas napi eks koruptor nyaleg kembali. Toh dia telah dihukum. Pernyataan ini dianggap blunder.

Prabowo dihujat karena ada enam caleg Gerindra berstatus sebagai bekas koruptor.

Situs web rekamjejak.net akan diluncurkan pada Januari 2019.

ICW minta masyarakat perhatikan rekam jejak kandidat Pemilu 2019, terutama yang penah terlibat korupsi.

PKPU yang memuat larangan
eks napi korupsi jadi caleg tak sesuai
dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Meski asas praduga tak bersalah harus dikedepankan, tetapi kan rekam jejak penanganan KPK sejauh ini sebagian besar berakhir pada putusan bersalah oleh hakim tipikor."

KPU belum memutuskan cara yang tepat untuk menyosialisasikan caleg eks koruptor, tapi kemungkinan caranya dengan mengumumkan di DCT TPS.

Informasi caleg eks bapi korupsi bisa diakses masyarakat dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dibuat KPU RI.

KPU RI memastikan tidak ada caleg DPR RI berstatus mantan napi korupsi masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Namun, untuk calon anggota DPD RI ada tiga yang berstatus eks koruptor.

KPU hendak mengumumkan nama caleg eks koruptor ketika hari H pemilihan. Teknisnya belum final sampai sekarang.

DCT yang akan diumumkan KPU RI nanti juga akan memuat nama-nama caleg eks napi kasus korupsi.

MA menilai larangan terhadap
eks koruptor menjadi caleg
tidak sesuai dengan UU Pemilu.