tirto.id - "Kalau memang hukum mengizinkan... mungkin korupsinya juga enggak seberapa. Mungkin dia karena, begini... Kalau curi ayam benar itu salah, kalau merugikan rakyat triliunan, itu yang saya kira harus kita habiskan di Indonesia saat ini."
Pernyataan tersebut keluar dari mulut Prabowo Subianto dalam segmen 5 debat perdana Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (18/1/2019) kemarin.
Ia mengatakan itu untuk merespons pertanyaan Jokowi soal pencalonan kembali bekas napi korupsi sebagai anggota legislatif.
Gerindra adalah salah satu partai penyumbang caleg bekas napi koruptor terbanyak. Jumlahnya 6. Sementara pada posisi pertama ada Golkar, jumlahnya 8.
Ucapan Prabowo Subianto yang seakan tak mempermasalahkan korupsi kecil menjadi bahan perbincangan banyak pihak. Tentu ini tak lepas dari kritikan.
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan apa yang dikatakan bekas Danjen Kopassus itu berbahaya. Sebagai calon presiden, dia seharusnya tak membeda-bedakan korupsi.
"Dia enggak boleh membedakan korupsi. Semua harus disamakan bahwa korupsi itu salah. Itu berbahaya karena menormalisasi korupsi," kata Zainal saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (18/1/2019) siang.
Maksud Prabowo mungkin korupsi yang dilakukan aparat rendahan karena memang butuh, kata Zainal. Dan memaafkan mereka, alih-alih memenjarakannya, sudah diwacanakan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu muncul usulan agar mereka yang menjarah uang negara dimaafkan saja selama yang diambil di bawah Rp25 juta.
Menurut Prabowo, korupsi pejabat dan ASN terjadi lantaran penghasilan mereka terlalu kecil meskipun sudah ditambah berbagai jenis tunjangan. Maka, jika terpilih, dia berjanji akan menaikkan gaji pejabat dan ASN secara signifikan.
Namun, imbuhnya, tetap diawasi dengan ketat dan menggunakan instrumen-instrumen negara.
"Tapi, kan, ini juga masalah tinggi dan rendahnya jabatan. Kita juga enggak bisa menormalisasi korupsi besar-besar di pejabat tinggi," kata Zainal.
Sementara Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, mengatakan seluruh pernyataan Prabowo inkonsisten. Hasto menyindir soal kader-kader Gerindra yang mantan napi tapi tetap bisa maju sebagai anggota legislatif.
"Upaya ketegasan tersebut tidak dapat diterapkan di partainya sendiri. Jadi, bagaimana mau tegas?" ujar Hasto.
Bukan Normalisasi
Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, memberikan klarafikasi terhadap ucapan Prabowo. Meski mengaku wajar kalau disalahartikan, dia memastikan komitmen Prabowo adalah tetap pada penegakan hukum.
"Esensinya itu bahwa beliau komitmen pada penegakan hukum. Dan bila harus dikirim ke proses hukum, ya beliau akan memproses," kata Sudirman setelah debat.
Dengan menyinggung soal korupsi kecil, Sudirman menilai bahwa Prabowo sebetulnya sedang membicarakan prioritas: mana yang perlu ditindak segera dan mana yang tidak.
"Tapi beliau membandingkan, prioritas kita yang mana. Urus yang besar-besar atau yang kecil-kecil. Tapi dia mengakhiri pernyataannya dengan sama saja. Korupsi ya korupsi. Dia mengatakan bahwa bila kadernya terbukti, dia akan bawa sendiri ke penjara dan pengadilan," pungkas Sudirman.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
