Indeks Bpjs Kesehatan

Berikut ini cara mendaftar Edabu BPJS Kesehatan, baik untuk badan usaha beserta pekerjanya.

Daftar jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung dan tidak ditanggung BPJS Kesehatan pada tahun 2024, berdasarkan regulasi terbaru.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dicek secara online melalui sejumlah platform. Peserta juga dapat melakukan cetak kartu BPJS secara mandiri.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah belum berencana mengubah iuran BPJS Kesehatan 2024.

Apakah BPJS Kesehatan akan dihapus? Pertanyaan ini muncul di tengah polemik penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Simak penjelasannya di artikel ini.

Kemenkes sebut Perpres baru hanya mengatur soal masa transisi sarana dan prasarana BPJS Kesehatan, bukan besaran iuran.

The PRAKARSA menyarankan agar iuran BPJS Kesehatan dengan sistem KRIS tidak terlalu tinggi.

Beberapa alasan kenapa Pemerintah menghapus kelas 1, 2, dan 3 di BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan KRIS.

Penjelasan soal iuran terbaru BPJS Kesehatan menurut Perpres No. 59 tahun 2024 soal Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi.

Berikut ini penjelasan mengenai isi Perpres No. 59 tahun 2024 yang disebut menghapus kelas BPJS Kesehatan 1, 2, 3, dan diganti dengan KRIS.

ARSSI berharap iuran penerima BPJS Kesehatan kategori PBI (penerima bantuan iuran) menjadi Rp100 ribu per bulan.

Seharusnya pemerintah memikirkan peningkatan layanan BPJS Kesehatan yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat.

Penetapan iuran BPJS Kesehatan dan manfaat akan diputuskan paling lambat 1 Juli 2025.

Menkes Budi sebut pemerintah tidak menghapus kelas, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Timboel Siregar mengatakan pelaksanaan KRIS ke depannya akan menimbulkan masalah baru karena beberapa alasan.

Tirto tak menemukan adanya sumber resmi yang membenarkan klaim dana bantuan senilai puluhan hingga ratusan juta dari BPJS Kesehatan.

BPJS hadir memberikan pelayanan JKN yang optimal dengan menyiapkan Posko Mudik Kesehatan di sejumlah titik strategis, 5-9 April 2024.

Para peserta BPJS Kesehatan dapat mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama di kampung halaman, maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan.

Jika pemohon SKCK belum terdaftar JKN atau pemohon merupakan peserta JKN tidak aktif, pemohon tetap dapat melanjutkan proses penerbitan SKCK. Ini caranya.

Berikut ini daftar daerah yang menerapkan peraturan SKCK harus memiliki BPJS Kesehatan mulai 1 Maret 2024.