Masuk tirto.id
tirto.id - Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan IV 2025 digelar di Jakarta, Senin (8/12/2025). Forum ini dihadiri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar.
Tiga isu strategis terkait sektor kesehatan menjadi fokus pembahasan, yakni peningkatan jumlah lansia, mental health, dan tantangan layanan kesehatan pada era digital. Tiga hal ini memerlukan penanganan lintas-sektor sehingga koordinasi sejumlah kementerian/lembaga diperlukan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia. Forum KKSK hari ini diperlukan untuk harmonisasi kebijakan.
“Hari ini ada tiga isu besar: aging population, kesehatan mental, dan isu dari Kementerian Kesehatan. Intinya kolaborasi kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan problem-problem kesehatan, baik fisik maupun non-fisik,” ujar Wihaji kepada media.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menambahkan rapat KKSK kali ini menjadi ruang penting untuk memastikan kebijakan lintas kementerian/lembaga berjalan selaras.
Dia mencontohkan sejumlah koordinasi yang terus dilakukan antara Kemenkes, BPOM, dan BPJS Kesehatan untuk penyempurnaan kebijakan di sektor kesehatan. “Kita berkoordinasi agar kebijakan-kebijakan memang tidak dikerjakan sendiri-sendiri,” kata Budi.
Terkait peningkatan jumlah warga lansia di tanah air, Budi menekankan bahwa kondisi itu menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama. Ia menjelaskan bahwa perubahan komposisi penduduk Indonesia itu memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.
“Keluarga Indonesia makin banyak bergeser ke usia lansia, sehingga kita harus menyusun kebijakan agar penanganannya bisa dilakukan lebih baik oleh pemerintah. Mereka [warga lansia] sudah berkontribusi pada negara ini,” ujar Budi.
Mengenai kesehatan mental, Budi mengatakan masalah pada anak meningkat drastis akibat perubahan pola interaksi dan penggunaan teknologi. “Ternyata anak-anak itu lima kali lebih tinggi tingkat kecemasan dan depresinya dibandingkan dewasa,” tambahnya.
Topik lain yang dibahas adalah rencana modernisasi alat kesehatan di 514 kabupaten/kota. Budi mengatakan implementasinya membutuhkan sinkronisasi dengan BPJS Kesehatan.
“BPJS kan ada anggarannya harus dijaga. Jangan sampai terlampaui. Maka tarifnya, daerah mana yang dibuka, dan pengaturannya harus sinkron,” jelas dia.
Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan peningkatan populasi lansia di Indonesia membawa konsekuensi besar terhadap pembiayaan layanan kesehatan. Menurut dia, biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk layanan medis bagi lansia saat ini sudah cukup tinggi dan berpotensi meningkat setiap tahun.
“BPJS mengeluarkan biaya sekitar Rp42 triliun setahun untuk program yang dimanfaatkan lansia, salah satunya ProLanis,” kata dia.
Ghufron juga menyoroti minimnya pemahaman masyarakat mengenai jaminan kesehatan mental yang disediakan oleh BPJS. “Gangguan psikosis, neurosis, semuanya dijamin BPJS. Tapi banyak yang belum tahu,” ujar dia.
Dia mencatat, screening kesehatan mental telah dilakukan terhadap sekitar 20 juta orang. Dari sana, diketahui remaja yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan mental terus meningkat.
"Remajanya makin lama makin banyak yang terdeteksi bermasalah kesehatan mentalnya,” tambah dia.
Di sisi lain, Ghufron mengingatkan bahwa pembukaan akses layanan kesehatan harus tetap memperhatikan regulasi agar keberlanjutan pembiayaan bisa terjaga. “BPJS didirikan untuk meningkatkan akses, tapi rumah sakit tidak boleh sembarangan. Harus mengikuti peraturan yang berlaku,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar menilai tiga isu yang dibahas hari ini memiliki dampak signifikan pada masa depan bangsa. Menurut dia, data menunjukkan jumlah lansia sudah melebihi 36 juta jiwa, dan masalah kesehatan mental memengaruhi lebih dari 100 juta penduduk.
“Isu lansia, kesehatan jiwa, dan dunia digital betul-betul menjadi kebutuhan dan bisa berdampak pada masa depan negeri kita,” kata Taruna.
“BPOM sangat konsisten mendukung ketersediaan dan kesiapan obat, makanan, suplemen, dan berbagai hal yang menjadi domain kami,” lanjut dia.
Ia juga menyampaikan bahwa masih ada sejumlah isu lain yang belum tuntas dibahas dan akan dilanjutkan dalam rapat KKSK selanjutnya.
Rapat Koordinasi KKSK ini menegaskan bahwa kolaborasi dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan kesehatan nasional yang komprehensif, efektif, dan berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Editor: Addi M Idhom
