Indeks Bpjs Kesehatan

Terjadi 29 kasus cacat per bulan dikarenakan kecelakaan kerja yang dialami para pekerja di Provinsi DKI Jakarta, dari data tersebut berarti ada satu kasus cacat setiap hari. Hal itu disampaikan oleh kepala BP Jamsostek Kantor Wilayah Jakarta, Endro Sucahyono di Jakarta.

Kematian ibu akibat melahirkan di Indonesia tergolong tinggi, karena masih banyak masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan tidak resmi untuk bersalin seperti dukun. Untuk mengatasinya, perlu perluasan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta kemitraan bidan dan dukun.

BPJS Kesehatan diminta oleh Wapres Jusuf Kalla untuk mengoptimalkan program promotif dan preventif pelayanan kesehatan. Pelayanan promotif preventif itu meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan dan imunisasi dasar termasuk program pengelolaan penyakit kronis/prolanis.

Penerapan sistem online menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama efektif mencegah pemalsuan kartu BPJS Kesehatan. Dengan sistem tersebut, kartu yang palsu tidak akan diterima karena tidak sesuai data yang ada.

Di dua kabupaten di Jawa Barat, terjadi indikasi tindak pemalsuan kartu BPJS di mana ada penyebaran informasi yang tidak benar. Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan sosialisasi BPJS diperlukan guna menekan tindak pemalsuan tersebut.

Pembongkaran tersebut bisa dimulai dari oknum yang menawarkan jasa pendaftaran, oknum percetakan sampai adanya dugaan keterlibatan oknum BPJS Kesehatan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan memberikan BPJS Kesehatan untuk pelajar Papua peserta program afirmasi pendidikan menengah. Harapannya, perlindungan sosial tersebut dapat menunjang keberhasilan pendidikan.

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Djuwita F. Moeloek berharap kepada seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mandiri agar rutin membayar premi iuran. Yang menurutnya saat ini tercatat sebanyak 9,9 persen dari 163 juta peserta jaminan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang berupaya keras meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, tidak hanya fokus pada penenggelaman kapal ikan asing.

Melalui Peraturan tersebut, iuran peserta dengan manfaat pelayanan di ruang kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri naik per April 2016. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 /2013 tentang jaminan kesehatan nasional tersebut ditandatangani pada 29 Februari lalu.

Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki asuransi swasta akan menanggung premi yang lebih tinggi.