tirto.id - Sebesar 70 persen penduduk Indonesia sudah memiliki JKN-KIS. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena Djamal Adriansyah di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa (22/8/2017).
"Secara nasional, jumlah masyarakat yang mengikuti program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017," kata Djamal.
Berdasarkan laporan audit akhir tahun 2016, menurut dia, pemanfaatan kartu JKN-KIS secara Nasional sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan.
Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri atas kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama dan dokter praktik perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan. "Untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta dan rawat inap 7,6 juta," katanya.
Menurut dia, komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS terwujud melalui penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92.4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. "Darimana sumber APBN tersebut, tentu salah satunya dari pajak," katanya.
Ia menjelaskan bahwa implementasi program JKN-KIS yang baru tiga setengah tahun berjalan itu selain berdampak baik terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap perekonomian.
"Menurut peneliti dari Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun. Program ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun," katanya.
Khusus pencapaian kinerja BPJS Kesehatan Cabang Wamena yang mencangkup beberapa kabupaten seperti Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Yahukimo, Yalimo dan Mamberamo Tengah sampai dengan 30 Juni 2017, jumlah peserta mencapai 862.443 jiwa.
"Termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya melalui program JKN-PBI Daerah Lanny Jaya, sebanyak 15.000 jiwa, Pemerintah Daerah Nduga melalui program JKN-PBI Daerah Nduga, sebanyak 4830 jiwa," katanya.
Pertumbuhan jumlah peserta itu juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama, yaitu 103 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 20 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas rumah rakit (termasuk di dalamnya 0 klinik utama), apotek serta optik.
"Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas komitmen untuk menyukseskan program JKN-KIS. Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan," katanya.
"Ke depan kami harapkan peran pemerintah daerah makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat," katanya.
Penulis: Yandri Daniel Damaledo
Editor: Yandri Daniel Damaledo
