tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menyatakan akan menganggarkan honorarium bagi ibu-ibu anggota Dasa Wisma PKK yang membantu pendataan peserta baru BPJS Kesehatan di setiap kelurahan di DKI Jakarta.
Menurut dia, besaran honorarium akan diberikan sesuai dengan jumlah keluarga yang dicatat pada anggota Dasa Wisma PKK sebagai anggota baru BPJS Kesehatan.
"Dasawisma itu, ibu-ibu PKK cari 10 rumah kan. Waktu datang itu dia ngecek, termasuk ketuk pintu layani dengan hati. Begitu ketemu itu yang enggak ada BPJS, maka dia otomatis dibikinkan. Maka saya lagi pikir mau kasih honor nih sama ibu-ibu PKK supaya tiap kali rumah didatengin dapat duit," kata Ahok di Balai Kota, pada Jumat (28/4/2017).
Dia berpendapat skema ini akan menghemat anggaran pendataan peserta baru BPJS Kesehatan di wilayah DKI Jakarta.
"Supaya tidak lagi butuh banyak orang untuk survei. Kita sudah masukin item-item dan ada aplikasinya. Tiggal diklik tanda lurah, kita bisa tahu penduduk yang belum punya BPJS," ujar dia.
Selama ini, kata Ahok, pendataan peserta baru BPJS di Jakarta terkendala karena para pengurus RT/RW tak mau bergerak. "RT/RW enggak bergerak, kalau enggak dapat gaji," ujar Ahok.
Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS, Andayani Budi Lestari mencatat sebanyak 80 persen penduduk DKI Jakarta kini sudah tercatat menjadi peserta BPJS Kesehatan.
"Dari 7.9 juta jiwa, 4,8 juta jiwa dibayari oleh pemerintah pusat dan daerah. 3,6 juta jiwa dibayar provinsi DKI Jakarta," kata Andayani.
Andayani mengatakan saat ini BPJS Kesehatan terus berupaya memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat, salah satunya dengan membuka pendaftaran peserta di kantor kelurahan.
Khusus di DKI Jakarta, akan ada 367 kelurahan yang bisa melayani pendaftaran peserta baru. Dengan cara ini, dia optimistis, pada 2019, semua penduduk di Indonesia siap terintegrasi semua ke sistem BPJS.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
