Indeks Bpjs Kesehatan

Selain faktor untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan dan kekosongan hukum, pemerintah menyebut kenaikan berkaitan dengan keuangan negara akibat COVID-19.

Plt. Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan memastikan pemerintah sudah melakukan perbaikan di Perpres 64 tahun 2020.

Ahli hukum tata negara Pusako, Fery Amsari mengatakan putusan MA menyatakan kalau beban keuangan BPJS Kesehatan tidak bisa dibebankan kepada peserta lewat iuran.

Kata Dirut BPJS Kesehatan, pemerintah tidak sedang melawan maupun mengakali putusan yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Kemenkeu menilai pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat BPJS Kesehatan dalam jalur defisit dengan nilai diperkirakan mencapai Rp6,9 triliun pada 2020.

Askolani menyatakan kenaikan iuran ini ditujukan untuk menjaga pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa bertahan.

Utang BPJS Kesehatan yang belum jatuh tempo mencapai Rp1,031 triliun.

Pemerintah memberi kelonggaran bagi para penunggak BPJS Kesehatan. 

Presiden Jokowi disebut tidak peka dan tuna empati terhadap keadaan masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19.

Iuran BPJS Kesehatan terbaru yang diteken Jokowi dan berlaku mulai 1 Juli 2020.

Pemerintah dinilai tidak adil dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan sementara situasi nasional tidak menentu di tengah krisis pandemi COVID-19.

Dengan menaikkan iuran BPJS, berarti Jokowi sudah dua kali mengakali putusan MA. Ia pun mengabaikan kritik dari DPR sejak berbulan-bulan lalu.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS tidak serta-merta menyelesaikan masalah jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan menyatakan akan segera mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Perpres No. 64 tahun 2020.

Keputusan Jokowi menaikkan premi BPJS Kesehatan dianggap nirempati. Ia juga dianggap tengah mengakali putusan MA.

Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo dalam meneken Perpres 64/2020 soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Menaikkan iuran BPJS Kesehatan di kala pandemi COVID-19 menurut Saleh Daulay sangatlah tidak tepat dilakukan Presiden Jokowi.

KPDCI akan kembali menggugat Perpres yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke Mahkamah Agung.

Joko Widodo menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah baru membayar uang muka perawatan pasien COVID-19 sebesar Rp22 miliar untuk 931 orang dari 1.389 yang sudah mengajukan klaim.