Indeks Bpjs Kesehatan

Semua biaya perawatan akan ditanggung BPJS, termasuk juga perihal obat-obatan yang dikonsumsi pasien.

BPJS Kesehatan bakal menanggung klaim biaya perawatan pasien COVID-19 saat penerapan status endemi di Indonesia.

Wacana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan diubah menjadi kepada menteri kesehatan (menkes) tertuang dalam Omnibus Law RUU Kesehatan.

YLKI mempersoalkan pertanggungjawaban BPJS Kesehatan diubah menjadi kepada menteri kesehatan (menkes) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan vaksinasi akan berbayar saat status pandemi beralih menjadi endemi COVID-19.

Berikut tata cara skrining riwayat kesehatan BPJS Kesehatan online melalui aplikasi Mobile JKN dan Web Skrining BPJS.

Biaya pengobatan pasien obesitas, Moch Fajri Rifana (27) di RSCM Jakarta dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Kesehatan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang setara dan berkualitas melalui Universal Health Coverage (UHC).

BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua akan menanggung selisih biaya perawatan rumah sakit apabila melebihi batas maksimal yang ditanggung Jasa Raharja.

JKN dapat digunakan selama mudik namun terbatas hanya tiga kali pemanfaatan saja untuk satu faskes.

Posko mudik terdapat di Terminal Pulo Gebang, rest area tol Cikampek Km 57 dan tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo & Pelabuhan Soetta Makassar.

Dirut BPJS Kesehatan menepis anggapan bahwa banyak masyarakat yang memilih pengobatan Ida Dayak lantaran fasilitas BPJS Kesehatan sulit diakses.

Hal ini untuk mengantisipasi situasi darurat bila sewaktu-waktu dialami pemudik di kampung halaman.

Peserta JKN dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut.

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai keterbatasan akses dalam pengawasan pengobatan menjadi hambatan utama dalam pengendalian penyakit TBC.

Dana Amanat yaitu iuran seluruh rakyat di dalam JKN akan berpotensi digunakan untuk membiayai program Pemerintah yang seharusnya dibiayai APBN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti beralasan lembaganya menjadi  kurang independen apabila berada di bawah Kemenkes RI.

Dirut BPJS Kesehatan mengklaim pihaknya telah meningkatkan tarif pembayaran ke rumah sakit agar pelayanan meningkat dan tak ada diskriminasi.

Ombudsman menyoroti aduan masyarakat terkait fasilitas kesehatan yang masih menerapkan kuota layanan dalam menangani pasien BPJS Kesehatan.

Cara daftar program REHAB yang digelar oleh BPJS Kesehatan. Ini bertujuan untuk meringankan peserta JKN-KIS yang menunggak iuran.