Indeks Boyamin Saiman

Boyamin mengatakan ketentuan umur dan masa jabatan pimpinan KPK bukanlah persoalan konstitusi yang bisa digugat di MK, tetapi masalah pelaksanaan norma.

Boyamin mendorong Bitcoin diakui Indonesia sebagai alat transaksi seperti a mata uang. Dengan demikian Bitcoin bisa diawasi oleh otoritas nasional.

MAKI berharap Menkeu Sri Mulyani menolak surat pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo demi kelancaran proses penggalian keterangan atas harta kekayaannya.

KPK bisa asistensi MA lakukan pembenahan internal tapi tak perlu sampai pengawasan khusus karena dikhawatirkan mengganggu independensi MA.

MAKI melihat tidak sepantasnya Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Lukas Enembe yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan rasuah.

Menurut Boyamin, Lukas Enembe masih dapat dianggap sehat secara hukum sehingga proses penyidikan harus tetap dilanjutkan KPK.

Boyamin Saiman tak menemukan adanya izin pertambangan milik Lukas Enembe di website Kementerian ESDM ataupun di Kementerian Investasi/BKPM.

Boyamin menyatakan KPK perlu memberdayakan masyarakat lokal supaya dapat mengawasi alokasi dana otsus Papua.

Kapal yang diduga mengangkut limbah beracun labuh jangkar di perairan Pelabuhan Batu Ampar.

Kuasa hukum Surya Darmadi memastikan kliennya akan kembali ke Indonesia dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

KPK terkesan lamban menangkap buronan Surya Darmadi. KPK juga dinilai tak berpengalaman di sidang in absentia.

Menurut Boyamin, KPK perlu menyidik perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pemberi suap Mardani Maming.

Boyamin berharap KPK melakukan upaya maksimal untuk menangkap DPO yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya.

MAKI menilai Mantan Ketua DPR Setya Novanto tetap ditahan oleh KPK meski yang bersangkutan tengah mengajukan praperadilan.

MAKI menilai KPK memerlukan unsur jaksa pada posisi pimpinan untuk keperluan penuntutan di pengadilan yang sedang terlihat lemah.

Boyamin berharap Dewas KPK bisa memberikan sanksi tegas kepada Lili Pintauli berupa pemberhentian dari jabatannya.

MAKI menduga Komisioner KPK Lili Pintauli melanggar dua pasal terkait penerimaan gratifikasi akomodasi dan tiket MotoGP.

Boyamin berharap nantinya pengganti Lili dapat dipilih dengan mekanisme yang tepat sehingga menghasilkan orang yang berintegritas.

Penyidik menemukan peristiwa dugaan korupsi berupa gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan pejabat Kabag Mutasi Biropeg Setjen Kemenkumham 2020-2021.