Indeks Bank Indonesia

YLKI mendesak Bank Indonesia (BI) tidak mewajibkan semua bank mengenakan biaya isi ulang e-Money kepada nasabahnya.

Aturan nontunai di semua pintu tol justru membuat gardu tol otomatis semakin macet.

OJK minta penarikan biaya untuk isi saldo uang elektronik (e-Money) tidak dilakukan sembarangan dan harus terukur.

BPKN mengusulkan pemerintah tidak mengenakan biaya isi ulang karena pembayaran non-tunai bertujuan untuk efisiensi dan memperkenalkan sistem perbankan kepada masyarakat.

Benarkah aturan tarif isi ulang uang elektronik sebuah keputusan tepat?

Sularsi mengatakan Bank Indonesia seharusnya bisa lebih fokus dulu terhadap perpindahan transaksi masyarakat dari yang tadinya tunai menjadi nontunai.

“Kami minta mereka sesuaikan tarifnya dengan peraturan Bank Indonesia,” kata Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja.

Ekonom INDEF menuturkan, pengenaan biaya saldo e-money bisa menjadi disinsentif, terlebih menjelang penerapan elektronifikasi 100 persen pembayaran jasa tol pada 31 Oktober 2017.

Agusman mengatakan penetapan batas maksimum biaya Top Up Off Us uang elektronik sebesar Rp1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi.

Himpunan bank-bank BUMN akan berupaya semaksimal mungkin sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan pengenaan biaya isi ulang e-money.

Gubernur BI menyebutkan bahwa regulasi yang tengah dikaji juga bakal mengatur pengisian ulang uang elektronik yang dilakukan melalui bank lain atau penyedia layanan yang berbeda.

BCA menyatakan akan tetap memprioritaskan kepentingan nasabah namun tidak menutup kemungkinan membebankan biaya isi ulang e-money ke nasabah.

Transaksi mana yang lebih banyak digunakan masyarakat Indonesia?

Ombudsman sudah berjanji akan melakukan telaah soal pelaporan ke gubernur BI terkait rencana pengenaan biaya isi ulang e-money.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dilaporkan ke Ombudsman RI, Senin (18/9/2017), terkait rencana pengenaan biaya isi ulang uang elektronik (e-money).

Selain pertumbuhan pada industri ritel, Doddy juga menyebutkan peningkatan daya beli bisa dilihat dari sisi pendapatan masyarakat.

BI melarang penggesekan ganda kartu debit maupun kredit dalam transaksi non-tunai. Larangan itu, termasuk penggesekan kartu debit atau kredit di mesin kasir.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai dampak gangguan Satelit Telkom-1 tidak terlalu serius.

Gubernur Bank Indonesia mengklaim solusi untuk mengatasi gangguan ATM milik sejumlah bank bisa cepat dilakukan dengan memakai satelit alternatif.

Setelah adanya gangguan satelit, Bank Indonesia memastikan bank-bank tetap melakukan operasinya dengan lancar dan ATM yang mengalami gangguan harus segera dipindahkan jalurnya.