Indeks Bank Indonesia

BI telah membeli SBN senilai Rp186,06 triliun untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan mendukung sinergi kebijakan moneter dan fiskal pemerintah.

Dengan kebijakan fiskal dari pemerintah yang ekspansif, diharapkan bisa mendorong ekonomi Indonesia hingga ke level 5,4 persen.

KPK masih mengecek peruntukan dana korupsi CSR BI-OJK sesuai ketentuan atau tidak misalnya pembangunan rumah layak tidak huni yang sesuai atau tidak.

BI sempat menyatakan kalau pihaknya tidak menerbitkan uang rupiah peringatan kemerdekaan terbaru.

Pertimbangan pertumbuhan tersebut didasari oleh membaiknya kinerja ekspor hingga akhir tahun, ekspansi belanja pemerintah, dan peningkatan investasi.

BI sebut bunga kredit baru di segmen korporasi, komersial, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah turun.

BI berkomitmen terus dorong penyaluran kredit dan pembiayaan, termasuk melalui kebijakan makroprudensial yang longgar serta sinergi dengan KSSK.

Keputusan BI pertahankan suku bunga akan mempertimbangkan kondisi perubahan pasar global, risiko geopolitik, dan lainnya.

Luhut sebut telah laporkan perkembangan terkait uji coba dan rencana peluncuran Payment ID ke presiden.

Bank Indonesia libur 18 Agustus 2025 untuk cuti bersama HUT RI ke-80. Layanan BI-FAST tetap beroperasi, buka kembali 19 Agustus.

Bank Indonesia tengah mengembangkan Payment ID. Pembaca dapat mengetahui pengertian, fungsi, dampak Payment ID Bank Indonesia.

BI pastikan Payment ID akan tetap tunduk pada prinsip kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Yang pertama, perbaikan sistem pajak dengan memberikan kompensasi otomatis. Kedua, penundaan Payment ID hingga infrastruktur keamanan data benar-benar siap.

BI mencatat, pada periode 1 Januari-7 Agustus 2025 terdapat modal asing masuk di pasar Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp58,73 triliun.

Komisi XI DPR RI menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

KPK akan menelusuri kemungkinan adanya perintah dari partai politik Heri Gunawan dan Satori.

Uang CSR BI-OJK tersebut seharusnya digunakan untuk program sosial dan penyuluhan jasa.

KPK mengatakan Satori menerima Rp15,86 miliar & Heri mendapat Rp12,52 miliar dari kasus korupsi dana CSR BI-OJK.

Ini menyusul implementasi QRIS cross border di Jepang yang akan bisa mulai digunakan pada 17 Agustus 2025.

Meski turun, posisi cadangan devisa Juli 2025 yang senilai 152,0 miliar dolar AS tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,2 bulan impor.