Indeks Asn

"Mengatakan PNS digaji pemerintah tidak benar karena itu sama saja menyamakan antara pemerintah dan negara." (Peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin)

Menkominfo disebut hanya ingin menegaskan ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral.

Sebanyak 1.879 PNS koruptor yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap saat ini belum dipecat.

Sebagian para pensiunan PNS harus tetap kerja banting tulang karena uang pensiun tak cukup memenuhi kebutuhan hidup di masa tua.

Debat Pilpres 2019 perdana salah satunya mengangkat tema korupsi. Prabowo Subianto akan meningkatkan gaji pejabat dan ASN secara signifikan demi menekan penyelewengan.

Kemendagri mencabut Instruksi Mendagri tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan ASN, pada Jumat siang (14/12/2018).

Jusuf Kalla menyebutkan pemerintah menghadapi dilema terkait anggapan korupsi ASN disebabkan karena gaji yang rendah.

Pemerintah memastikan bahwa gaji PNS 2019 akan naik 5 persen. Kenaikan itu berlaku sejak Januari 2019, tapi realisasinya menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah pada tiga bulan kemudian.

"ASN juga harus melakukan banyak penyesuaian dalam perubahan zaman. Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan lanskap sosial, lanskap politik, dan lanskap budaya di seluruh dunia."

Presiden Jokowi telah meneken empat Perpres tentang kenaikan tunjangan kinerja pegawai di empat kementerian yakni Kemenhub, Kemenperin, Kementan dan Kemendag.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, kepala daerah dan pembina pegawai yang terlibat kasus korupsi, diminta untuk dipecat secara tidak hormat.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kenaikan gaji PNS pada 2019 akan mengerek daya beli mesyarakat jika laju inflasi tetap terkendali.

Pemblokiran dilakukan agar ASN yang korupsi tidak lagi dibayar dan meminimalisasi kerugian negara

"Sebelum memutuskan maju sebagai caleg, ASN perlu mempertimbangkan matang-matang. Sebab surat pengunduran diri ASN tidak dapat ditarik kembali.”

Presiden Jokowi memberi respons soal usulan pengangkatan tenaga honorer jadi ASN.

Kedua pegawai pemerintah itu diduga terlibat politik praktis dengan menyatakan mendukung salah satu calon kepala daerah.

Pemerintah sedang menggodok skema baru dana pensiun. Menteri Asman Abnur mengklaim skema baru itu bisa memberi manfaat lebih besar kepada para PNS yang memasuki masa pensiun.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan wacana mencabut hak politik PNS harus dikaji secara komprehensif.

"Kalau  sampai 1 hari tidak hadir maka dia akan kehilangan satu bulan TKD."