Indeks Asn

Kebijakan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA akan berlaku efektif mulai 2020.

BKN merilis daftar larangan ASN terkait dukungan pada capres dan cawapres menjelang Pilpres dan Pileg 2019.

SSCASN BKN yang bisa diakses Jumat (8/2/2019) berisi informasi awal soal rekrutmen CPNS jalur P3K.

Presiden Jokowi diminta untuk menerbitkan peraturan terkait pengangkatan pegawai penyuluh pertanian yang usianya di atas 35 tahun.

DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengangkat Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.

Misbah menyatakan, upaya mengaitkan gaji ASN dengan pilihan politik di Pilpres 2019 merupakan hal yang aneh.

Pernyataan Menkominfo Rudiantara 'Yang Gaji Ibu Siapa?' ditanggapi Fitra dengan menjawab ASN digaji oleh rakyat.

"Mengatakan PNS digaji pemerintah tidak benar karena itu sama saja menyamakan antara pemerintah dan negara." (Peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia Defny Holidin)

Menkominfo disebut hanya ingin menegaskan ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral.

Sebanyak 1.879 PNS koruptor yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap saat ini belum dipecat.

Sebagian para pensiunan PNS harus tetap kerja banting tulang karena uang pensiun tak cukup memenuhi kebutuhan hidup di masa tua.

Debat Pilpres 2019 perdana salah satunya mengangkat tema korupsi. Prabowo Subianto akan meningkatkan gaji pejabat dan ASN secara signifikan demi menekan penyelewengan.

Kemendagri mencabut Instruksi Mendagri tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan ASN, pada Jumat siang (14/12/2018).

Jusuf Kalla menyebutkan pemerintah menghadapi dilema terkait anggapan korupsi ASN disebabkan karena gaji yang rendah.

Pemerintah memastikan bahwa gaji PNS 2019 akan naik 5 persen. Kenaikan itu berlaku sejak Januari 2019, tapi realisasinya menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah pada tiga bulan kemudian.

"ASN juga harus melakukan banyak penyesuaian dalam perubahan zaman. Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan lanskap sosial, lanskap politik, dan lanskap budaya di seluruh dunia."

Presiden Jokowi telah meneken empat Perpres tentang kenaikan tunjangan kinerja pegawai di empat kementerian yakni Kemenhub, Kemenperin, Kementan dan Kemendag.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, kepala daerah dan pembina pegawai yang terlibat kasus korupsi, diminta untuk dipecat secara tidak hormat.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”