tirto.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merespons pernyataan Menkominfo Rudiantara soal "yang gaji ibu siapa?" kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)
Sekretaris Jenderal FITRA Misbah menyatakan, upaya mengaitkan gaji ASN dengan pilihan politik di Pilpres 2019 merupakan hal yang aneh. Sebab, anggapan seorang ASN tak dapat menentukan pilihan di luar perspektif pemerintah merupakan hal yang keliru.
Meskipun gaji ASN diperoleh dari APBN yang dikelola pemerintah, Misbah menilai hal itu tidak menjadikan pemerintah sebagai pemilik dari dana itu. Sebaliknya, kata dia, justru pemerintah yang digaji berdasarkan APBN.
"Gaji dan perspektif pemilihan ini tidak bisa dikaitkan gitu," ucap Misbah saat dihubungi reporter Tirto pada Jumat (1/2/2019).
"Justru pemerintah itulah yang mendapat gaji dari APBN," tambah Misbah.
Pasalnya, kata dia, sumber APBN berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Untuk itu, penggunannya pun harus dilakukan dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam hal ini, dapat diwakilkan oleh DPR.
Karena itu, Misbah menilai seorang ASN tetap dapat menentukan pilihannya walaupun berbeda dengan perspektif pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut pernyataan Menkominfo Rudiantara "yang gaji ibu siapa?" merupakan bentuk penegasan agar ASN bersikap netral terkait pilihan politiknya.
"Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik," ujar Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Jumat (1/2/2019).
Pernyataan Rudiantara soal "yang gaji Ibu siapa?" itu muncul dalam acara internal Kominfo pada Kamis (31/01/2019) di Hall Basket Senayan, Jakarta.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto