tirto.id - Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Miftah Sabri menanggapi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara soal "yang bayar gaji kamu siapa" saat salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) memilih stiker sosialisasi pemilu 2019 nomor 2.
Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan oleh pria yang akrab disapa Chief Rudi itu merupakan bentuk macetnya nalar Menteri.
"Sikap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada pegawai di kementerian dengan menyatakan 'yang bayar gaji kamu siapa' memperlihatkan macetnya nalar publik sang menteri," ujar Miftah kepada reporter Tirto, Jumat (1/2/2019).
Miftah menilai pernyataan Rudiantara kali ini bereaksi terlalu jauh melewati tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya sebagai menteri. Hal tersebut karena ia melihat awalnya Rudiantara mulanya ingin menciptakan "kampanye terselubung" kepada ASN di jajarannya melalui gimmick poster.
Namun, pegawai justru tersebut menjawab pertanyaan Rudiantara menyerempet ke politik. Bahwa nomor 2 sesuai visi misi yang diharapkan pegawai tersebut. Tetapi akhirnya, ketika jawaban pegawai tersebut tidak sesuai dengan harapan, justru Rudiantara memberikan "tekanan verbal" pada ASN itu.
"Harusnya Chief RA bisa rileks, wong yang memulai becandaan nyerempet politiknya dia, tapi ketika nggak mendapatkan jawaban sesuai dengan harapannya, justru Chief RA melakukan verbal bullying dengan menyatakan yang gaji kamu siapa," ucapnya.
Miftah menegaskan bahwa yang menggaji seluruh ASN, baik TNI, Polri, Menteri, bahkan presiden, itu adalah rakyat indonesia.
"Dana Desa itu dana rakyat Indonesia, Dana PKH itu bukan dana Menteri Sosial, bukan uang Pak Jokowi. Bukan, itu uang rakyat," tegasnya.
"Jangan dipleset-plesetkan, nanti kepleset beneran. Kepleset bareng dengan yang ingin Chief promosikan secara terselubung tersebut," tambahnya.
Ia pun menyarankan agar Rudiantara, sosok yang dikenal baik olehnya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas verbal bullying tersebut kepada ASN di Kemenkominfo.
"Semoga Chief juga tidak melakukan hal hal lain terlalu jauh kepada ASN yang bersangkutan," kata Miftah.
Miftah juga mengimbau kepada seluruh menteri lainnya agar tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengkampanyekan salah satu calon presiden (capres), baik capres 01, Joko Widodo (Jokowi), maupun 02 Prabowo Subianto.
"Kami juga mengimbau, menteri-menteri lain untuk tidak memanfaatkan jabatannya di kementerian untuk pemilihan presiden," tutupnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
