tirto.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) mensosialisasikan program pemerintah di satuan kerja masing-masing. Hal itu tentu termasuk program dan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Imbauan Tjahjo ini menuai pro dan kontra lantaran Joko Widodo kembali maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Imbauan ini pun dinilai wajar jika punya dampak menguntungkan Jokowi selaku petahana.
"Incumbent memang banyak dapat insentif. Di Indonesia saja itu menjadi masalah," kata Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong kepada reporter Tirto, Rabu (6/3/2019).
Usman mengatakan, ASN memang punya tugas untuk mensosialisasikan program pemerintah di satuannya masing-masing. Menurutnya, hal itu bagian dari pertanggungjawaban terhadap publik.
Meski begitu, Usman mengatakan ASN tetap harus netral. Ia setuju ASN untuk tidak mengkampanyekan program serta visi-misi yang diusung Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.
Pendapat senada dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Ia menilai kebijakan Mendagri tersebut bagaimanapun menguntungkan petahana apakagi jika ASN bisa menunjukkan prestasi pemerintah kepada publik.
"Itulah memang keuntungan incumbent. Di Negara manapun begitu," tegas Ujang kepada reporter Tirto.
Ujang meyakini apabila ASN ini bergerak lebih gencar lagi, selisih suara antara Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo Sandi akan sulit dipangkas. Situasi ini jelas akan makin menguntungkan Jokowi.
"Karena ketika ASN bergerak dan jumlahnya jutaan, itu akan menguntungkan Jokowi dan menggemukkan suaranya," ucapnya lagi.
Dianggap Bias
Peluang keuntungan yang diperoleh pasangan Jokowi-Ma'ruf dari kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo ini yang dikhawatirkan kubu BPN Prabowo Sandiaga. Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria menduga bakal muncul bias saat ASN mensosialisasikan program pemerintah, terlebih yang akan disampaikan pasti keberhasilan pemerintah yang notabene di bawah pimpinan Jokowi.
"Karena ini memasuki tahun politik, apalagi mau pilpres, jangan sampai tugas sosialisasi program pemerintah ini jadi bias," ujar Riza kepada reporter Tirto, Selasa (5/3/2019).
Riza mengakui situasi ini tidak bisa diubah dan menjadi keuntungan tersendiri untuk petahana. Ia mengatakan tidak mungkin ASN dilarang bicara apa pun soal progam pemerintah.
Meski Jokowi diuntungkan, BPN tetap optimistis bisa meningkatkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga. "Insya Allah bulan Maret menjelang April, kami bisa lampaui survei elektabilitasnya Jokowi," ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian kepada reporter Tirto.
Pipin mengatakan, Prabowo-Sandiaga akan mengedepankan kampanye program ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Kami optimistis Prabowo-Sandi bisa menang di Pemilu 2019," pungkasnya.
Potensi bias ini yang juga dikhawatirkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Ia meminta KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus benar-benar menyampaikan batasan antara sosialisasi program pemerintah dengan kampanye program Jokowi sebagai calon presiden.
"Kalau KPU tak bisa mengemasnya secara spesifik, klasifikasi dan batasan yang dimaksud ini sangat mudah disalahtafsirkan. [Bisa] mendorong elektabilitas petahana yang sekarang berkompetisi," kata Titi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Gilang Ramadhan
