Indeks Asdp

Pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dkk menjadi sebuah preseden berbahaya yang mengancam fondasi penegakan hukum di negeri ini.

Kronologi kasus Ira Puspadewi dalam korupsi proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP tahun 2019 sampai dengan 2022.

Ira Puspadewi merasa bahagia medapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo.

Asep menegaskan kinerja penyelidik, penyidik, bahkan para penuntut umum telah diuji dalam persidangan korupsi PT ASDP.

Eks Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (2017-2024) Ira Puspadewi dapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo atas kasus korupsi. Apakah langsung bebas?

KPK menegaskan dengan adanya keputusan rehabilitasi ini, perkara yang menjerat Ira Puspadewi dinyatakan inkrah.

Soesilo akan memastikan apakah Ira Puspadewi dapat dibebaskan pada malam ini.

KPK menyatakan pemberian rehabilitasi merupakan hak prerogatif dari Presiden dan tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain.

Kedudukan Ira Puspadewi, M Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono otomatis dipulihkan seperti sediakala.

Simak penjelasan tentang arti rehabilitasi yang diberikan Prabowo Subianto ke Ira Puspadewi dkk. dalam kasus dugaan korupsi PT ASDP.

Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, mendapatkan rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

Presiden Prabowo juga beri rehabilitasi bagi M Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

Asep menyatakan, 16 dari total 53 kapal yang diakuisisi belum bisa beroperasi karena biaya perawatan belum lunas.

KPK menyebut, ke-16 dari total 53 kapal yang diakuisisi PT ASDP dari PT JN tak beroperasi karena menunggak biaya perawatan dan reparasi.

Budi menuturkan, AF KPK telah melakukan banyak penghitungan kerugian negara pada kasus lainnya dan hasilnya diterima oleh majelis hakim di persidangan.

KPK menegaskan aksi korporasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip business judgement rule.

KPK menepis banyaknya narasi yang menyebut salah satu terdakwa yaitu Ira Puspadewi tak bersalah dalam perkara ASDP karena tidak menerima keuntungan.

Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa proses akuisisi yang dilakukan oleh ASDP terhadap PT Jembatan Nusantara dilakukan dengan tidak objektif.

Perbuatan Ira Puspadewi dkk disebut bukan tindak pidana lantaran unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan tidak terpenuhi.

Ira menekankan, aksi PT ASDP mengakuisisi kapal bekas dari PT Jembatan Nusantara demi kepentingan publik, terutama di wilayah 3T.