Indeks Asdp

ASDP telah memprediksi puncak arus balik kedua akan terjadi pada 28–29 Maret 2026.

ASDP rilis data penyeberangan H+1 Lebaran 2026. Penumpang di Pelabuhan Merak turun 4,3%, sementara arus dari Gilimanuk ke Jawa naik 9,5%.

Peningkatan terjadi karena tingginya mobilitas masyarakat dan kendaraan logistik hendak menyeberang menjelang penutupan layanan penyeberangan.

Penambahan kapal besar dan percepatan durasi bongkar muat ini diharapkan dapat memangkas waktu tunggu penumpang saat mudik Lebaran 2026.

Asep menegaskan KPK tidak melanggar hukum dalam menangani perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP.

Ira belum merespons terkait kesediaannya kembali dipanggil KPK untuk jadi saksi bagi tersangka Adjie, Pemilik PT Jembatan Nusantara.

Ira mewakili pula kedua terdakwa lain menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo atas rehabilitasi yang telah diberikan.

Harry Muhammad Adi Caksono dan Muhammad Yusuf Hadi juga resmi bebas dari rutan KPK pada Jumat (28/11/2025).

Salah satu yang dipelajari KPK adalah mempertimbangkan untuk melakukan eksukusi terlebih dulu terhadap Ira Puspadewi dkk sebelum dibebaskan.

Pihak kuasa hukum dan keluarga meyakini Ira Puspadewi bebas hari ini.

KPK akan segera memproses rehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ira Puspadewi dan dua orang lainnya.

KPK mengungkap alasan menjerat Ira Puspadewi dalam kasus korupsi ASDP.

Soesilo mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan menunggu salinan Keppres yang akan diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Asep menegaskan Ira Puspadewi dkk telah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi ini.

Menurut Asep, semua pasal dan penentuan tersangka di kasus korupsi ASDP sudah sesuai undang-undang dan diuji di sidang praperadilan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti intervensi Presiden Prabowo Subianto terhadap penegakan hukum kasus korupsi.

Budi hanya memastikan KPK masih menunggu salinan Keppres yang akan diantar oleh Kementerian Hukum terkait rehabilitasi eks Dirut ASDP, Ira Puspadewi, dkk.

DPR juga diminta untuk membahas undang-undang untuk memberikan batasan bagi Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya.

Salinan Keppres tersebut seharusnya diserahkan oleh pihak Kementerian Hukum.

Mahkamah Agung menyatakan surat rehabilitasi merupakan hak istimewa Presiden Prabowo Subianto.