Indeks Apbn

Sri Mulyani meminta para bawahannya meningkatkan kinerja pada 2019. Dia tidak ingin Kementerian Keuangan menjadi "bulan-bulanan" di tahun politik karena penurunan kinerja. 

Sepanjang 2018, utang pemerintah untuk menambal defisit APBN sepanjang 2018 mencapai Rp366,7 triliun.

Realisasi defisit APBN 2018 hanya 1,76 persen atau setara Rp259,9 triliun. Angka itu lebih rendah dari proyeksi pemerintah dan membaik dibanding realisasi pada 2017. 

Pemerintah akan memakai anggaran APBN dan APBD untuk membeli sepeda motor listrik buatan dalam negeri.

Jika negara setuju membiayai saksi parpol maka ada sekitar 12,8 juta orang yang harus dibayar.

Selain mengandalkan APBN, Pemerintah sedang mendorong pembangunan infrastruktur menerapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara hingga Agustus 2018 telah mencapai Rp1.152,8 triliun atau 60,8 persen dari total target tahun ini Rp1.894,7 triliun.

Wakapolrimenuturkan tambahan anggaran itu juga dibutuhkan untuk pengamanan Pileg dan Pilpres 2019.

KPK memanggil Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, pada hari ini. Taufik mengklaim KPK hanya meminta keterangan dirinya soal mekanisme pembahasan APBN.

Sri Mulyani menyatakan target pertumbuhan pada tahun 2019 sudah realistis dan akan menjadi dasar kredibilitas angka perencanaan pada APBN.

Sri Mulyani menyatakan pengelolaan utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa, pemerintah akan terus menjaga utang negara agar tidak mengganggu fiskal, serta tetap berada di bawah kisaran 30 persen.

Jokowi memperkirakan Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sebesar Rp2.142,5 triliun.

KPK dan DPR mendesak Inasgoc segera mempublikasikan dokumen lelang barang dan jasa dalam proyek infrastruktur Asian Games 2018.

KPK mencecar Irgan dengan pertanyaan seputar dugaan penerimaan dalam pembahasan mengenai dana perimbangan daerah dalam Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Sri Mulyani mengimbau agar kementerian/lembaga dapat mengelola anggaran dengan baik serta memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa.

"Artinya APBN kita jauh lebih sehat dan kuat," kata Sri Mulyani.

Tinggi atau rendahnya porsi belanja pegawai terhadap APBD di suatu daerah bakal jadi skema pembatasan penerimaan CPNS 2018.

Sebanyak enam LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan kepada dua LKKL.

Kementerian Keuangan menyebutkan, tahun 2017 menjadi masa transisi bagi APBN.