tirto.id - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti menanggapi pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran. Ia menegaskan pengelolaan anggaran melalui APBN selama ini dikelola secara kredibel dan profesional.
Tiap tahunnya juga dilakukan pemeriksaan atau audit oleh BPK. Bahkan audit dua tahun terakhir (2016 dan 2017), BPK memberikan predikat WTP atas LKPP.
"Apabila dianggap ada kebocoran anggaran pada suatu Kementerian/Lembaga, silakan dilaporkan sesuai dengan saluran komunikasi yang tersedia pada masing-masing di kantor yang dimaksud," ujarnya.
Lebih lanjut, Nufransa menegaskan, pemerintah menentang segala bentuk korupsi dalam pelaksanaan anggaran negara.
"Kami sangat menentang adanya korupsi pada pelaksanaan anggaran, APBN adalah uang rakyat, tidak boleh dikhianati sepeser pun," terangnya.
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali berbicara mengenai kebocoran anggaran negara. Ia menyebut telah terjadi kebocoran sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah pada setiap tahun. Dia mengklaim sudah menghitung indikasi kebocoran anggaran itu.
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, kebocoran anggaran pemerintah terjadi karena ada penggelembungan dana pada sejumlah proyek pemerintah. Dengan kata lain, ia menuding terdapat kelebihan biaya proyek yang sengaja dimunculkan untuk keuntungan pribadi.
"Saya hitung dan saya sudah tulis. Rata-rata, [berdasar] taksiran saya, 25 persen dari anggaran itu bocor," kata Prabowo dalam HUT FSPMI ke-20 di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada kemarin, Rabu (6/2/2019).
"Bayangkan, jembatan harganya Rp100 miliar, tapi ditulis [dilaporkan] Rp150 miliar. Ini terjadi terus menerus," Prabowo menambahkan.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
