tirto.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengkritik strategi pengelolaan APBN di era pemerintahan Joko Widodo.
Anggota Tim Ekonomi BPN, Anthony Budiawan mencontohkan APBN 2019 tidak disusun dengan prudent atau memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal itu, menurut dia, terlihat dari kebijakan utang pemerintah.
Dia berpendapat demikian karena, pada akhir 2018, pemerintah menerbitkan surat utang negara berdenominasi dolar AS senilai total USD3 miliar atau setara Rp42 triliun (kurs 14.000 dolar AS).
Penerbitan global bond itu untuk pre funding atau pemenuhan kebutuhan pembiayaan anggaran tahun 2019. Anthony menilai langkah itu telah membuat defisit APBN 2019 sudah membengkak pada awal tahun.
"Di satu pihak, itu menyelamatkan ekonomi Indonesia, [tapi] di lain pihak tak membuat Pengelolaan APBN lebih baik," kata dia dalam diskusi di kawasan tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).
Anthony mempersoalkan kebijakan utang itu karena ia mencatat, per Februrari 2019 lalu, defisit keseimbangan primer sudah mencapai Rp54,6 triliun.
Sementara dalam APBN 2019, pemerintah memproyeksikan bahwa defisit anggaran hanya 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp296,0 triliun.
Kondisi ini, menurutnya berbahaya bagi perekonomian. Apalagi, ketidakpastian global dapat berimbas pada derasnya arus modal keluar (capital outflow) dari negara berkembang seperti Indonesia ke AS dan memicu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah.
Jika rupiah terdepresiasi, kata mantan direktur PT Berlian Laju Tanker itu, belanja pemerintah akan makin membengkak dan menyebabkan defisit makin melebar.
"Itu menurut kami sangat tidak prudent. Karena setelah ini pemerintah tidak lagi memiliki dana kalau ada apa-apa sama rupiah, kalau investasi prototolio tidak masuk itu akan jadi masalah," ujar Anthony.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Addi M Idhom
