Indeks Apbn

KPK dan DPR mendesak Inasgoc segera mempublikasikan dokumen lelang barang dan jasa dalam proyek infrastruktur Asian Games 2018.

KPK mencecar Irgan dengan pertanyaan seputar dugaan penerimaan dalam pembahasan mengenai dana perimbangan daerah dalam Rancangan APBN-Perubahan 2018.

Sri Mulyani mengimbau agar kementerian/lembaga dapat mengelola anggaran dengan baik serta memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa.

"Artinya APBN kita jauh lebih sehat dan kuat," kata Sri Mulyani.

Tinggi atau rendahnya porsi belanja pegawai terhadap APBD di suatu daerah bakal jadi skema pembatasan penerimaan CPNS 2018.

Sebanyak enam LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan kepada dua LKKL.

Kementerian Keuangan menyebutkan, tahun 2017 menjadi masa transisi bagi APBN.

Penggunaan kartu kredit untuk belanja Satker K/L diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Pemerintah sebelumnya menggunakan skema lama di mana seluruh pembayaran gaji pensiunan PNS dibayarkan secara langsung dari APBN.

"Korupsi. Saya rasa kementerian (Kemenhub) ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," kata Sri Mulyani.

Potensi pemanfaatan aset negara untuk menggenjot PNBP sangatlah besar. Lantas bagaimana upaya pemerintah?

Demi mendongkrak pemasukan negara dari PNBP, pemerintah menggodok rancangan revisi undang-undang.

Fraksi Gerindra menjadi satu-satunya perwakilan partai politik di DPR RI yang menolak pengesahan RUU APBN 2018 dalam sidang paripurna hari ini.

Presiden Jokowi menyebut, sistem akuntansi pemerintah selama ini terlalu banyak aturan dan terlalu berorientasi pada prosedur.

Menurut Jokowi, sekuritisasi pendapatan ini penting karena dinilai bisa memicu masuknya arus modal guna mendanai pembangunan infrastruktur pemerintah ke depannya.

Pemerintah menyetujui kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara.

Anggaran belanja negara ditetapkan Rp2.204,4 triliun dalam RAPBN 2018, terbesar selama Jokowi berkuasa.

Pemerintah merencanakan RAPBN tahun 2018 mengalami defisit Rp325,9 triliun. Defisit terjadi sebab pendapatan hanya Rp1.878,4 triliun sementara belanja negara mencapai Rp2.204,4 triliun.

Presiden Jokowi menilai, Perppu No 1/2017 tentang akses informasi keuangan dapat memperkokoh APBN karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat pula.

Anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, penggunaan dananya juga rawan untuk diselewengkan.