tirto.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin mendorong kenaikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan ini menyatakan akar dari permasalahan pelayanan kesehatan adalah alokasi anggaran yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Saat ini anggaran kesehatan hanya 4 persen dari total APBN.
“Kenaikan ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” kata Alifudin dalam keteranga tertulis yang dikutip pada Kamis (4/5/2023).
Alifudin menambahkan kenaikan anggaran kesehatan harus disertai dengan memastikan alokasi yang efektif dan efisien dengan memprioritaskan pada upaya promotif dan preventif.
Menurutnya, hal itu untuk mencegah munculnya penyakit sejak dini dan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit.
“Kita juga akan terus mengawal dan memperjuangkan agar anggaran kesehatan dapat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Alifudin berharap kenaikan besaran anggaran kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan memastikan hak akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Fraksi PKS memastikan bahwa kenaikan anggaran kesehatan tersebut digunakan secara efektif dan efisien,” kata dia.
Total anggaran kesehatan dalam APBN 2023 mencapai Rp178,7 triliun. Sebesar 47,8 persen atau Rp85,5 triliun merupakan anggaran untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Gilang Ramadhan
