tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta pemerintah tegas menolak permintaan Cina yang menginginkan APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung). Menurutnya, kalau sampai ini terjadi maka anggaran dalam negeri akan tersandera.
"Saya kira bagus (keputusan Luhut menolak permintaan Cina jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," kata Cak Imin--sapaan akrabnya, Senin (17/4/2023).
Ketua Umum PKB itu berharap proyek KCJB benar-benar diawasi dan direalisasikan sebagai agenda business to business (B2B). Salah satu indikatornya adalah dengan tidak membebani APBN sepeser pun.
"Yang perlu dipastikan itu proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukup lah dana PMN disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin investasi," tegasnya.
Cak Imin mengingatkan apabila APBN benar-benar terealisasi menjadi jaminan utang, maka fiskal RI akan terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek. Hal itu menjadi utang-piutang hingga anak-cucu.
"Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera," jelasnya.
Sebelumnya China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk membayar pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diketahui menolak permintaan Cina yang bersikeras ingin APBN menjadi penjamin utang proyek KCJB.
“Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka [China] mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," jelas Luhut.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
