Indeks Apbn

Presiden Jokowi memutuskan menutup BPLS yang telah didirikan sejak 2007. Pembubaran lembaga nonstruktural yang bertugas menangani dampak seburan lumpur Sidoarjo ini melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2017.

Menteri ESDM Ignasiun Jonan menyebut Freeport rewel padahal kontribusinya bagi penerimaan Indonesia kecil. Setoran dari Freeport disebut kalah dari devisa TKI ataupun setoran dari Telkom.

Pemerintah terus mencari solusi pembiayaan LRT Jabodetabek agar proyek ini bisa rampung sebelum Asian Games 2018 digelar.

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyoroti belum optimalnya penggunaan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Meski telah disokong anggaran 20 persen dari total APBD DKI Jakarta, tetapi ia menilai hasil dari pengelolaan dana pendidikan tersebut masih belum efektif.

Menteri Keuangan menegaskan APBN harus menjadi instrumen keuangan yang kredibel. Salah satunya, dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak.

Tarif administrasi STNK dan BPKB kendaraan bermotor terhitung melonjak drastis. Kenaikan tarif itu ternyata tak signifikan menambah pendapatan negara. Lalu untuk apa?

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan berpendapat akan ada perbaikan ekonomi nasional di tahun ini. Dia memperkirakan Indonesia akan mampu mencapai pertumbuhan 5,1 hingga 5,2 persen di tahun 2017 atau lebih baik ketimbang periode sebelumnya yang hanya 5 persen. Alasan Taufik, hingga kini perekonomian nasional masih stabil meskipun ada gejolak di level global.

Tingkat defisit anggaran negara mengalami peningkatan. Karena anggaran pun kian diperketat, BPS memutuskan tidak memberi tunjangan akhir tahun.

Mengejar pajak Google, layaknya mengejar pajak perusahaan asing besar lainnya, bukan hal yang mudah. Pemerintah Indonesia harus banyak-banyak bersabar menunggu Google menaati aturan perpajakan di Indonesia.

Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada Rabu (26/10/2016), menyetujui RUU APBN 2017 menjadi UU. APBN 2017 yang disepakati ini disusun dengan pemahaman bahwa kondisi perekonomian global masih menghadapi pelemahan dan risiko gejolak geopolitik.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa RUU APBN 2017 telah dirancangan dengan lebih seimbang, baik penerimaannya, belanjanya, maupun defisitnya. Menurut Menteri Keuangan itu, rancangan itu diharapkan dapat mengurangi tekanan yang berasal dari luar dan pada saat yang sama memperbaiki fondasi perekonomian Indonesia.

Komisi III dan Kemendagri telah menyepakati adanya kenaikan angka bantuan keuangan parpol. Meski demikian, Seskab meminta agar besaran kenaikan tersebut rasional dengan APBN.

Pemerintah kembali menaikkan tarif cukai rokok untuk 2017. Kenaikan cukai ini dinilai sebagai sebuah langkah yang efektif untuk menekan konsumsi sekaligus produksi rokok. Di satu sisi, pemerintah masih membutuhkan cukai rokok untuk mengisi APBN.

Sekjen Kemendagri menyebutkan di PP Nomor 5 Tahun 2009 secara eksplisit diatur bahwa 60 persen anggaran digunakan untuk pendidikan politik dan sisanya operasional.

Dana tebusan amnesti pajak hingga Rabu (28/9/2016) siang baru mencapai Rp54,3 triliun atau sekitar 32,9 persen dari target Rp165 triliun. Padahal, dana tebusan ini diharapkan bisa menambal defisit APBN-P 2016. Bagaimana cara pemerintah menyiasati defisit ini?

Satu per satu para pengusaha kakap menunjukkan batang hidungnya secara terang-terangan mengikuti program amnesti pajak. Presiden Jokowi menyebut amnesti pajak salah satu yang tersukses di dunia terutama dari jumlah harta yang dideklarasikan. Namun, untuk repatriasi, hasilnya masih sangat minim. Artinya, niatan awal amnesti pajak untuk menarik dana dari luar negeri belum bisa disebut sukses.

Sektor pajak adalah penyumbang terbesar pada pendapatan negara. Sehingga rencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan berisiko terhadap penerimaan pajak lebih dalam. Padahal tahun ini pemerintah sedang dihadapkan dengan penerimaan pajak yang turun.

Pimpinan DPD setuju dengan rencana penyesuaian APBN untuk menunjang ekonomi tanpa memberikan resiko yang buruk.

Mengendapkan dana pemda di bank daerah atau bank nasional bukan lagi menjadi hal baru di negeri ini. Ancaman berupa sanksi pun sudah pernah disampaikan oleh pemerintah. Namun, pemda tak pernah kapok.

Pemerintah harus berhati-hati jika ingin melakukan pemotongan APBN-P 2016 untuk sektor pendidikan dan kebudayaan agar tidak melupakan tujuan pendidikan nasional.