Indeks Apbn

Sri Mulyani menyebutkan bahwa RUU APBN 2017 telah dirancangan dengan lebih seimbang, baik penerimaannya, belanjanya, maupun defisitnya. Menurut Menteri Keuangan itu, rancangan itu diharapkan dapat mengurangi tekanan yang berasal dari luar dan pada saat yang sama memperbaiki fondasi perekonomian Indonesia.

Komisi III dan Kemendagri telah menyepakati adanya kenaikan angka bantuan keuangan parpol. Meski demikian, Seskab meminta agar besaran kenaikan tersebut rasional dengan APBN.

Pemerintah kembali menaikkan tarif cukai rokok untuk 2017. Kenaikan cukai ini dinilai sebagai sebuah langkah yang efektif untuk menekan konsumsi sekaligus produksi rokok. Di satu sisi, pemerintah masih membutuhkan cukai rokok untuk mengisi APBN.

Sekjen Kemendagri menyebutkan di PP Nomor 5 Tahun 2009 secara eksplisit diatur bahwa 60 persen anggaran digunakan untuk pendidikan politik dan sisanya operasional.

Dana tebusan amnesti pajak hingga Rabu (28/9/2016) siang baru mencapai Rp54,3 triliun atau sekitar 32,9 persen dari target Rp165 triliun. Padahal, dana tebusan ini diharapkan bisa menambal defisit APBN-P 2016. Bagaimana cara pemerintah menyiasati defisit ini?

Satu per satu para pengusaha kakap menunjukkan batang hidungnya secara terang-terangan mengikuti program amnesti pajak. Presiden Jokowi menyebut amnesti pajak salah satu yang tersukses di dunia terutama dari jumlah harta yang dideklarasikan. Namun, untuk repatriasi, hasilnya masih sangat minim. Artinya, niatan awal amnesti pajak untuk menarik dana dari luar negeri belum bisa disebut sukses.

Sektor pajak adalah penyumbang terbesar pada pendapatan negara. Sehingga rencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) badan berisiko terhadap penerimaan pajak lebih dalam. Padahal tahun ini pemerintah sedang dihadapkan dengan penerimaan pajak yang turun.

Pimpinan DPD setuju dengan rencana penyesuaian APBN untuk menunjang ekonomi tanpa memberikan resiko yang buruk.

Mengendapkan dana pemda di bank daerah atau bank nasional bukan lagi menjadi hal baru di negeri ini. Ancaman berupa sanksi pun sudah pernah disampaikan oleh pemerintah. Namun, pemda tak pernah kapok.

Pemerintah harus berhati-hati jika ingin melakukan pemotongan APBN-P 2016 untuk sektor pendidikan dan kebudayaan agar tidak melupakan tujuan pendidikan nasional.

Heri Gunawan menjelaskan penurunan belanja kementerian/lembaga tidak terjadi secara merata. Bahkan, ada kementerian/lembaga atau daerah yang dinaikkan, sesuai prioritas arahan Undang-Undang (UU) dan kewajiban kontrak tahun jamak.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2016 mendapatkan kontribusi dari konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) karena adanya kegiatan berskala nasional seperti Mukernas, Rakernas serta Kongres berbagai partai politik maupun organisasi masyarakat

Menkeu meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu proyek dan program yang sedang dan akan berjalan karena pemotongan tidak dilakukan pada proyek dan program prioritas.

Presiden Jokowi mengancam daerah-daerah yang masih terus menimbun dana di bank dengan cara menerbitkan surat utang.

Presiden Jokowi mengungkapkan, terdapat 10 pemerintah provinsi yang masih menampung dananya di bank. Ia juga meminta agar dana tersebut segera dikeluarkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar tetap credible.

Utang pemerintah terus bertambah dari waktu ke waktu. Kini, utang Indonesia sudah lebih dari Rp3.000 triliun. Namun, secara persentase terhadap PDB, rasionya tetap stabil. Bagaimana perjalanan utang Indonesia?

Pemerintah melakukan rapat panjang untuk membuat rancangan APBN. Setelah anggaran itu disahkan, pemerintah akan menyalurkannya ke pemerintah daerah untuk dieksekusi dalam bentuk program-program pembangunan. Namun, saat dana dari pemerintah pusat sudah diterima pemerintah daerah, dana tersebut malah diendapkan atau ditimbun di bank-bank daerah.

Guna mendukung percepatan pembangunan jalan, PT Waskita Karya telah menyiapkan dana sebesa Rp300 miliar untuk tiga anak perusahaannya: PT Waskita Toll Road, PT Waskita Transjawa Tol Road dan PT Pejagan Pemalang Toll Road.

Iress meminta pemerintah untuk mendukung pengembangan energi baru-terbarukan (EBT) melalui APBN karena sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk listrik ataupun bahan bakar.