Indeks Apbn

Heri Gunawan menjelaskan penurunan belanja kementerian/lembaga tidak terjadi secara merata. Bahkan, ada kementerian/lembaga atau daerah yang dinaikkan, sesuai prioritas arahan Undang-Undang (UU) dan kewajiban kontrak tahun jamak.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2016 mendapatkan kontribusi dari konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) karena adanya kegiatan berskala nasional seperti Mukernas, Rakernas serta Kongres berbagai partai politik maupun organisasi masyarakat

Menkeu meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu proyek dan program yang sedang dan akan berjalan karena pemotongan tidak dilakukan pada proyek dan program prioritas.

Presiden Jokowi mengancam daerah-daerah yang masih terus menimbun dana di bank dengan cara menerbitkan surat utang.

Presiden Jokowi mengungkapkan, terdapat 10 pemerintah provinsi yang masih menampung dananya di bank. Ia juga meminta agar dana tersebut segera dikeluarkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar tetap credible.

Utang pemerintah terus bertambah dari waktu ke waktu. Kini, utang Indonesia sudah lebih dari Rp3.000 triliun. Namun, secara persentase terhadap PDB, rasionya tetap stabil. Bagaimana perjalanan utang Indonesia?

Pemerintah melakukan rapat panjang untuk membuat rancangan APBN. Setelah anggaran itu disahkan, pemerintah akan menyalurkannya ke pemerintah daerah untuk dieksekusi dalam bentuk program-program pembangunan. Namun, saat dana dari pemerintah pusat sudah diterima pemerintah daerah, dana tersebut malah diendapkan atau ditimbun di bank-bank daerah.

Guna mendukung percepatan pembangunan jalan, PT Waskita Karya telah menyiapkan dana sebesa Rp300 miliar untuk tiga anak perusahaannya: PT Waskita Toll Road, PT Waskita Transjawa Tol Road dan PT Pejagan Pemalang Toll Road.

Iress meminta pemerintah untuk mendukung pengembangan energi baru-terbarukan (EBT) melalui APBN karena sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk listrik ataupun bahan bakar.

Pemerintah harus mengeluarkan puluhan triliun untuk membayar obligasi rekap setiap tahunnya. Selain terikat utang pembayaran pokok, pemerintah juga terkait dengan pembayaran bunga yang melekat pada obligasi itu. KAU mendesak pemerintah untuk mengalihkan pembayaran bunga obligasi rekap kepada hal-hal produktif dan penting bagi rakyat. Tidak hanya likuiditas, bunga obligasi rekap pun dapat mendongkrak laba Bank.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu menyebut terdapat enam arahan guna mendukung RKP sebagai acuan menyusun RAPBN 2017.

Kemenkeu menyatakan bahwa utang Indonesia masih ada dalam taraf aman.

Ada 14 orang terkaya Indonesia versi Forbes 2015 yang tercatat di laporan offshore leaks. Jumlah ini setara 28 persen dari total daftar terkaya di Indonesia.
Bocoran di Berkas Panama ini bukanlah yang pertama. Nasib serupa dialami Sandiaga Uno yang tercoret dari daftar Forbes di 2014. Perusahaan yang aktivitas bisnis di luar negeri yang cukup agresif lainnya yakni Grup Lippo.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi minyak dan gas bumi selama triwulan pertama atau periode Januari-Maret 2016, melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Direktorat Jenderal Pajak menggenjot pajak pribadi untuk mengejar target APBN. Pajak badan usaha tak bisa diharapkan saat ekonomi melambat.
Ada yang mengeluhkan ramainya kantor pajak tempat mereka lapor. Penggalian potensi pajak dari orang pribadi ini, menurut Menkeu, penting untuk mengurangi ketergantungan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan.

Pemerintah terus menyisir wajib pajak baru untuk mengejar target pajak Rp1.360 triliun. Cara yang sama pernah diterapkan di 2007. Sayangnya, cara itu hanya semangat diterapkan selama beberapa tahun saja.
Dengan target yang tinggi tersebut, pemerintah harus bekerja keras mencapainya. Sedangkan di Indonesia masih minim penerimaan setoran Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (WPOP), seperti negara maju.