Indeks Apbn

Tiga pos anggaran yang tidak terpakai adalah anggaran kesehatan, pos sektoral-pemda, serta pembiayaan korporasi.

Tolok ukur risiko utang Indonesia lebih kompleks. Klaim pemerintah bisa berubah drastis jika mempertimbangkan sejumlah aspek.

Minimnya realisasi anggaran terlihat dari posisi serapan yang baru mencapai Rp141 triliun atau setara 20% dari total anggaran Rp695 triliun.

Menurut Presiden Jokowi anggaran tidak akan berguna bila tidak secepatnya digunakan untuk publik.

Pengelolaan dana APBN di rekening pribadi terjadi di Kemenhan, Kemenag, Bawaslu, KLHK dan Bapeten.

Menkeu Sri Mulyani melaporkan realisasi belanja negara mencapai Rp2.309,3 triliun atau 93,8 persen dari anggaran belanja pada APBN TA 2019.

Penyerapan anggaran kesehatan baru mencapai 4,68%, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menag Fachrul Razi mengajukan dana pagu indikatif untuk tahun anggaran 2021 mendatang sebesar Rp70,5 triliun, naik dari APBN 2020 sebesar Rp65 triliun.

Nilai tukar pada 2021 diprediksi berada di rentang Rp14.900-15.300 per dolar AS atau lebih tinggi dari asumsi awal pemerintah.

Kebutuhan pembiayaan APBN 2020 meningkat Rp905,2 triliun. Ini disebabkan perubahan biaya penanganan COVID-19 yang terakhir meningkat menjadi Rp695,2 triliun.

Erick Thohir mau BUMN bebas APBN. Untungnya ada, pun ruginya. Tapi sebelum itu, bukan perkara mudah benar-benar membuat BUMN mandiri.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi mencapai 37,64-38,50 persen dalam postur makro fiskal 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan bila defisit langsung diturunkan seketika, maka dampaknya akan buruk bagi perekonomian.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah menargetkan defisit APBN 2021 bisa berada di kisaran 3,21 hingga 4,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN 2020 diprediksi mencapai 6,27% dari PDB, meningkat dari proyeksi semula.

Asumsi makro pada RAPBN 2021 dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang berlanjut, sekaligus dimulainya masa pemulihan ekonomi.

Dana bagi hasil DKI Jakarta yang dibayarkan mencakup tahun 2019 dan 2018.

Penurunan minyak mentah dunia membuat penerimaan negara ikut tergerus dan berpotensi memperlebar defisit APBN.

KPK meminta bantuan Polri untuk awasi penggunaan anggaran COVID-19.

Chatib Basri menilai masih banyak pos-pos anggaran yang bisa dipangkas untuk direalokasikan pada penanganan COVID-19.