Pandemi Belum Reda, CORE: APBN 2022 Harus Antisipasi Lonjakan COVID

tirto.id - Pemerintah memutuskan anggaran untuk belanja di sektor kesehatan di 2022 sebesar Rp255,3 triliun. Jumlah ini turun 21,8 persen dari outlook anggaran kesehatan pada tahun 2021 yang sebesar Rp326,4 triliun.

Pemerintah memutuskan untuk mengalihkan fokus penanganan dari sebelumnya di 2020 dan 2021 anggaran kesehatan fokus pada penanganan dan pengendalian COVID-19, anggaran kesehatan 2022 akan fokus pada penanganan dan pengendalian kasus kurang gizi.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menilai, anggaran kesehatan yang tidak digenjot di 2022 akan mengancam ekonomi anjlok kembali di tahun depan.

"Saya rasa tak ada yang bisa menjamin 2022 tak ada lonjakan (COVID). Kita semua tentu tidak ingin karena berdampak ke masyarakat, ke perekonomian. Tapi tidak lantas menutup kemungkinan di 2022 tidak akan terjadi lonjakan,” kata Mohammad Faisah, Senin (23/8/2021).

Ia menjelaskan RAPBN 2022 sudah antisipatif, tapi dinilai belum preemtif. Sampai Semester 1 2021, COVID-19 di Indonesia sempat mengalami penurunan. Namun tiba-tiba ada lonjakan atau gelombang kedua pertengahan Juni 2021.

"Lonjakan COVID di 2021 membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran lagi untuk penanganannya, sehingga berdampak ke perekonomian termasuk kalau terjadi lonjakan di 2022. Artinya tidak ada yang bisa memprediksi dan ketika itu terjadi ini dampaknya tekanannya ke ekonomi, terhadap juga APBN karena pemerintah harus menambah lagi biaya untuk perlindungan sosial, kesehatan dan lain-lain," ujar Faisal.

Faisal menjelaskan, saat anggaran kesehatan dan bantuan sosial diturunkan diturunkan maka berpotensi akan menimbulkan permasalahan baru jika terjadi lagi lonjakan COVID-19 di 2022.

"Untuk hindari lonjakan COVID19 di 2022 seharusnya Vaksinasi harus terus didorong, bahkan kalau bisa dengan jenis vaksin lebih bagus kalau ingin mencegah kejadian lonjakan pandemi yang ber-impact ke ekonomi," katanya.

Secara keseluruhan sektor kesehatan dianggarkan Rp255,3 triliun. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding untuk infrastruktur yaitu Rp 384,8 triliun.