tirto.id - Belanja pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp 2.800 triliun. Pemerintah pun berencana untuk melakukan reformasi agar tidak memberatkan APBN.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui sudah menerima masukan dari Tim Australia terkait sistem superannuation. Dia menjelaskan negara kangguru sudah menerapkan sistem tersebut selama 30 tahun lalu.
"Kami kemarin baru saja menerima juga tim dari Australia. Australia itu baru 30 tahun yang lalu memulai apa yang disebut sistem untuk superannuation, itu baru dilakukan di Australia baru 30 tahun yang lalu," kata Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen DPD/MPR, dikutip Kamis (25/8/2022).
Adapun superannuation merupakan skema tabungan wajib yang dirancang membantu warga Australia untuk menghemat uang dan dapat mereka gunakan di masa pensiun. Kebanyakan pekerja menyetorkan potongan dari pendapatan mereka sebagai upah atau gaji ke dalam dana tersebut. Kemudian pemberi kerja memberikan kontribusi reguler yang serupa.
Sebagian besar karyawan berkontribusi pada dana besar baik dana industri (reksa dana nirlaba, dikelola oleh dewan yang terdiri dari pemangku kepentingan industri), atau dana ritel (dana komersial nirlaba, terutama dikelola oleh lembaga keuangan).
Namun, beberapa pekerja Australia menyetorkan potongan pendapatan mereka ke dalam dana pensiun yang dikelola sendiri. Pensiun wajib bagi semua orang yang bekerja dan tinggal di Australia.
Saldo rekening pensiun seseorang atau bagi banyak orang, rekening kemudian digunakan untuk menyediakan aliran pendapatan saat pensiun. Undang-undang federal menentukan jumlah minimum yang harus disumbangkan oleh pemberi kerja ke akun super karyawan mereka, di atas upah atau gaji standar.
Pemerintah Australia menguraikan persentase tertentu dari pendapatan karyawan yang harus dibayarkan ke rekening. Sementara itu, sejak Juli 2002, tarif tersebut telah meningkat dari 9 persen menjadi 10 persen pada Juli 2021. Lalu akan berhenti meningkat pada 12 persen pada Juli 2025.
Karyawan juga didorong untuk menambah iuran pensiun wajib dengan iuran sukarela. Termasuk mengalihkan upah atau pendapatan gaji mereka ke kontribusi dana pensiun di bawah apa yang disebut pengaturan pengorbanan gaji.
Hasilnya, Australia sudah mengelola lebih dari 1 triliun dolar AS dari sistem itu. Sri Mulyani juga menuturkan hal itu merupakan suatu sumber untuk stabilisasi perekonomian yang luar biasa.
"Terus terang untuk Indonesia kita harus berpikir sangat serius dan produk hukum yang mengatur pensiun kita itu adalah produk 60 tahunan. Sampai sekarang kita belum memiliki UU pensiun. Makanya kami mengharapkan ini bisa menjadi salah satu prioritas untuk reform di bidang pensiunan di Indonesia," ungkapnya.
Sementara di Indonesia sendiri, masih menggunakan skema pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen (Persero). Kemudian ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Yang terjadi sekarang, ASN, TNI dan Polri memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di Asabri namun untuk pensiunnya mereka gak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
