Indeks Apbn

Pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global yang tengah mengalami pelemahan dapat memengaruhi harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengancam bakal memotong anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak melaporkan data perjanjian kontrak.

Menkeu mengklaim saat ini APBN Indonesia sehat, meski berada pada tahun politik.

Kebocoran anggaran kembali menjadi isu yang dilemparkan oleh capres Prabowo Subianto, mengulang saat Pilpres 2014.

Prabowo mengklaim telah terjadi kebocoran sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah pada setiap tahun, Kemenkeu mempersilakan untuk melaporkan terkait hal ini.

Prabowo menyatakan setiap tahun rata-rata 25 persen anggaran negara bocor. Dia memperkirakan nilainya bisa setara Rp500 triliun.

Kondisi perekonomian global menyebabkan target pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 7 persen sulit tercapai.

Sri Mulyani meminta para bawahannya meningkatkan kinerja pada 2019. Dia tidak ingin Kementerian Keuangan menjadi "bulan-bulanan" di tahun politik karena penurunan kinerja. 

Sepanjang 2018, utang pemerintah untuk menambal defisit APBN sepanjang 2018 mencapai Rp366,7 triliun.

Realisasi defisit APBN 2018 hanya 1,76 persen atau setara Rp259,9 triliun. Angka itu lebih rendah dari proyeksi pemerintah dan membaik dibanding realisasi pada 2017. 

Pemerintah akan memakai anggaran APBN dan APBD untuk membeli sepeda motor listrik buatan dalam negeri.

Jika negara setuju membiayai saksi parpol maka ada sekitar 12,8 juta orang yang harus dibayar.

Selain mengandalkan APBN, Pemerintah sedang mendorong pembangunan infrastruktur menerapkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara hingga Agustus 2018 telah mencapai Rp1.152,8 triliun atau 60,8 persen dari total target tahun ini Rp1.894,7 triliun.

Wakapolrimenuturkan tambahan anggaran itu juga dibutuhkan untuk pengamanan Pileg dan Pilpres 2019.

KPK memanggil Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, pada hari ini. Taufik mengklaim KPK hanya meminta keterangan dirinya soal mekanisme pembahasan APBN.

Sri Mulyani menyatakan target pertumbuhan pada tahun 2019 sudah realistis dan akan menjadi dasar kredibilitas angka perencanaan pada APBN.

Sri Mulyani menyatakan pengelolaan utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa, pemerintah akan terus menjaga utang negara agar tidak mengganggu fiskal, serta tetap berada di bawah kisaran 30 persen.

Jokowi memperkirakan Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sebesar Rp2.142,5 triliun.