Indeks Apbn

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2023 berada di 5,0 persen.

Posisi utang pemerintah sementara mencapai Rp7.733,99 triliun atau setara 39,57 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 30 Desember 2022.

Penggunaan APBN dan APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi.

Sri Mulyani mengatakan, pelaksanaan APBN pada 2022 membuahkan hasil yang positif serta sejalan dengan perekonomian domestik yang berangsur membaik.

Sri Mulyani Indrawati mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 defisit sebesar 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"APBN bekerja luar biasa untuk menstabilkan harga-harga termasuk memberikan subsidi yang melonjak hingga lebih dari tiga kali lipat,” kata Sri Mulyani.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menilai, rencana subsidi kendaraan listrik tidak ada dalam APBN 2023.

Sri Mulyani mengatakan, infrastruktur merupakan hasil nyata kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masyarakat.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono menuturkan nvestasi asing dibutuhkan untuk pembangunan IKN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp169,5 triliun atau 0,91 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Oktober 2022.

Pemerintah mengklaim APBN selalu siap untuk menghadapi tanda-tanda proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang melemah.

Penerimaan pajak sepanjang Januari-September 2022 mencapai Rp1.310 triliun atau 88,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis APBN sebagai instrumen fiskal dapat menjadi bantalan untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi di 2023.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara tidak hanya mengandalkan tingginya harga komoditas.

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk berhati-hati saat menggelontorkan uang APBN.

Menkeu Sri Mulyani mengklaim Indonesia sukses menjadi negara yang dinilai sangat responsif dan baik dalam menangani pandemi COVID-19.

PLN mengklaim, konversi kompor elpiji ke kompor induksi mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Piter Abdullah menilai, salah satu urgensi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yakni mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).